A-TIMES.ID, MANADO — Dana BOS dan DAK menjadi sorotan tajam Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Sulut. Dalam pembahasan Banggar bersama TAPD Pemprov beberapa waktu lalu, itu diangkat Anggota DPRD Ayub Ali Albugis. Menurutnya, permasalahan dana BOS dan DAK merupakan catatan klasik.
Sebab, keduanya menjadi catatan dari BPK. “Itu masalah klasik. Terkadang pertanggungjawabannya tidak tepat waktu. Nah, ini penting dan harus menjadi perhatian TAPD,” kata Ayub.
Lebih jauh dikatakannya, keberhasilan ODSK lewat visi dan misinya harus dilanjutkan demi pembangunan Sulut ke depan.
“Visi misi ODSK sudah terbangunnya rumah sakit yang mewah. Sungguh betapa besar pemikiran dari seorang Olly Dondokambey. Nah, ke depan di periode ke dua ODSK meninggalkan sejumlah keberhasilan yang harus dilanjuti oleh orang-orang yang cerdas juga untuk membangun Sulut ke depan,” sarannya. Ini, kata dia, masukan dalam rangka untuk kebaikan kebaikan Sulut nantinya,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Provinsi Sulut Meiky Onibala menjawab, soal dana BOS, Aparat Inspektorat Pemerintah (APIT) telah melakukan pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada evaluasi. Tadi ada beberapa perangkat daerah yang ditemukan berulang ulang. Sebenarnya tidak seperti itu.
“Contoh terkait dengan dana BOS, ada catatan kecil dari BPK karena itu ada aturan baru. Sehingga ada pengertian berbeda dari kepsek-kepseknya. Mereka tidak lagi melaporkan kepada Badan Keuangan dan Dinas Pendidikan. Itulah sehingga terjadi catatan. Tapi tidak ada unsur korupsi di situ,” tandasnya.
Soal dana PEN, Onibala menjelaskan bahwa itu terjadi karena force majure. Inspektorat bersama BPK telah menganjurkan kepada pemerintah setempat agar benar-benar menyiapkan tenaga kerja.
“Saya turun langsung dengan kepala BPK di Sangihe. Jujur saya katakan bahwa di sana terjadi force majure. Karena saat itu musim hujan, belokan-belokan atau tikungan-tikungannya terjadi perbedaan dengan penggunaan tenaga kerja di sana. Belum begitu mantap. Itu salah satunya menjadi penilaian kinerja dari BPK. Oleh karena itu Inspektorat bersama BPK telah menganjurkan kepada pemerintah setempat agar menyiapkan tenaga tenaga yang profesional,” pungkasnya. (***)
Editor: Amrain Razak
Layout: Syamsudin Hasan
Sumber: Harimanado
Komentar