A-TIMES.ID, MANADO — Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Sitaro mendatangi kantor DPRD Provinsi Sulut, Rabu (6/10), kemarin. Mereka diterima oleh personel Komisi IV DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP).
Di hadapan MJP, legislator asal Sitaro ini mengeluhkan mengenai pemutusan BPJS yang ditanggung Pemprov Sulut terhadap 17 ribu warga Sitaro.
Anggota DPRD Sitaro Mochtar Kaudis mengatakan, pada tahun 2020 masyarakat Sitaro ada 5.000 kepesertaan BPJS yang dicover. Kemudian 2021 menjadi 17.000.
“Namun beberapa waktu lalu, ada masyarakat Sitaro pemegang BPJS yang kepesertaannya dari provinsi masuk rumah sakit. Ternyata kartunya sudah tidak aktif. Kasus ini bukan yang pertama. Ada beberapa kasus yang sama dan ini jadi ramai di Sitaro,” bebernya.
Ada juga yang lebih memiriskan. Ada warga yang sudah siap-siap operasi keesokan harinya, tapi dibatalkan karena kepesertaannya nonaktif.
“Mereka harus menanggung biaya sebesar 20 juta lebih,” sebutnya.
Di tempat yang sama MJP mengatakan, apa yang dialami masyarakat Sitaro menjadi perhatian khususnya. Menurut MJP, dia telah cross-check dengan BPJS dan memang ada 17.192 peserta BPJS di Sitaro yang tahun ini tinggal 1.903.
“Ada sekitar 16.000 lebih tidak lagi di cover pemerintah provinsi. Informasinya, sudah ada usulan kepada pemprov melalui Dinas Kesehatan, tetapi belum juga difollow up,” tukasnya.
Kata MJP, APBD Perubahan sudah selesai dibahas. Namun dia akan memasukkan usulan ini ke APBD induk 2022.
“Saya akan sampaikan kepada Pak Ketua DPRD bersama dengan pimpinan DPRD terkait masalah ini. Sektor kesehatan adalah urusan wajib pemerintah yang harusnya tidak diabaikan. Kami juga akan minta keterangan ke Dinas Kesehatan Sulut terkait permohonan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sitaro mengenai nasib 16.000 lebih masyarakat. Kenapa ini tidak diindahkan, kenapa ini tidak dialokasikan? Apakah akibat refocusing anggaran,” tegasnya.
MJP menekankan, meski bukan berasal dari Dapil Nusa Utara, namun dia akan ikut berjuang dengan DPRD Sitaro terkait nasib belasan ribu masyarakat. “Kita akan berjuang bersama untuk masuk dalam anggaran induk tahun 2022. Saya sangat yakin, Pak Ketua DPRD akan mengawal ini karena kesehatan adalah urusan wajib yang harusnya menjadi urusan dari pemerintah daerah,” kuncinya. (***)
Editor: Amrain Razak
Layout: Didit
Sumber: Harimanado
Komentar