A-TIMES.ID, KABGOR — Wakil Bupati Gorontalo, Hendra Hemeto membuka secara resmi Workshop Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Sosialisasi Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Senin (7/3) kemarin.
Nampak hadir Dr. Deddy Winarwan, S.STP, M.Si selaku Direktur Evaluasi Kinerja dan peningkatan Kapasitas Daerah, Kemendagri RI dan narasumber secara virtual pada pelaksanaan Workshop Penyusunan LPPD di Kabupaten Gorontalo.
Wabup berharap pelaksanaan workshop ini dapat memberikan manfaat pada kemajuan penyusunan LPPD Kabupaten Gorontalo.
“Sudah tentu untuk sampai pada predikat yang kita harapkan dan target tersebut tidak dicapai dengan mudah, itu butuh proses dan perjuangan, akan tetapi yang paling penting adalah semangat dan komitmen seluruh pimpinan dengan segenap jajarannya untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik,” tegasnya.
Hendra juga mengatakan kalau workshop yang dilaksanakan tersebut penting untuk kelancaran dalam pembuatan laporan.
“Ini agar seluruh OPD mampu membuat laporan tepat waktu berdasarkan indikasi-indikasi yang telah ada. Untuk itu kepada seluruh peserta saya berharap, agar workshop ini diikuti dengan sungguh-sungguh. Karena penyusunan LPPD merupakan salah satu fase yang penting dalam siklus mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah,” terangnya.
Hendra menanbahkan, LPPD merupakan dasar evaluasi pemerintah terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah sekaligus sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.
“Setiap perangkat daerah harus mengerti dan mengusai dalam penyusunan tersebut. Sasaran utamanya ialah jajaran yang akan bertanggung jawab menyusun LPPD agar semakin terampil menyusun LPPD yang lebih berkualitas, yang terintegrasi dengan informasi kinerja yang akurat dan akuntabel serta selesai dengan waktu yang di tentukan,” ucapnya.
Wabup juga berharap kepada seluruh penyusun LPPD untuk memberikan perhatian yang serius kepada proses penyusunan LPPD, karena beberapa kendala dan permasalahan yang sering dihadapi dalam penyusunanan, yakni kurangnya komitmen dan kepedulian dalam penyusunan LPPD.
“Oleh karena itu atas nama pemerintah daerah saya berharap melalui workshop ini dapat memberikan pengetahuan kepada para peserta sehingga dalam pemberian data pendukung dapat di berikan secara akurat,” tandasnya. (*)
Komentar