Oleh: Abis Takalamingan
Pada Kamis, 12 November 2026 secara resmi Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan MPR-RI dikompleks Nusantara III Kompleks Parlemen RI. Menurut saya peristiwa ini tidak sekadar peristiwa pergantian figur dalam struktur pemerintahan, akan tetapi ini adalah sebuah peristiwa politik yang layak dibaca lebih jauh, terutama dalam konteks relasi kekuasaan antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo. Kalau kita coba kembali ke Pilpres 2024 maka selain dukungan koalisi yang besar kemenangan Prabowo-Gibran lepas dari segala anomali yang terjadi disekitarnya,tidak bisa dilepaskan dari konfigurasi politik yang melibatkan Jokowi dan popularitas kekuasaan yang diwariskannya. Pada konteks diatas Gibran sebagai putera Jokowi menjadi bagian penting dari kompromi politik serta pertemuan dua kekuatan tersebut dengan basis kepentingan masing-masing atau kata lainnya Gibran real menjadi magnet pragmatisme politik pada kontestasi Pilpres 2024.Kini, Gibran telah mengundurkan diri dan tak lagi menjadi wapres mendampingi Prabowo maka menurut saya ini menarik untuk kita bedah ulang tentang kemana simpul kekuasaan itu berpusat. Dalam konteks tersebut, maka muncul dua pertanyaan penting yang menarik untuk kita analisa secara seksama. Pertama ; Apakah mundurnya Gibran menjadi awal bagi Prabowo untuk mengakhiri ketergantungan politik masa lalu, Kedua ; Apakah ini menjadi awal bagi Prabowo untuk membangun kekuasaan yang lebih mandiri? SahabAT,Dalam politik, sebagaimana kita tahu bersama bahwa koalisi tidak selalu dibangun atas dasar kesamaan ideologi. Bahkan didalam politik Indonesia sering kali justru koalisi lahir dari kebutuhan pragmatis untuk memenangkan pertarungan dan kebutuhan pegamanan stabilitas sebuah keberlanjutan pemerintahan (status quo), walaupun pada akhirnya setelah kekuasaan diperoleh, hubungan antar kekuatan politik bisa mengalami perubahan. Sejatinya Prabowo hari ini berada pada posisi yang berbeda dibandingkan ketika dia maju sebagai calon presiden pada 2024. Hari ini ia tidak lagi sekadar membutuhkan dukungan untuk memenangkan pemilu, tapi sekarang ini dia memegang kendali pemerintahan dan memiliki kewenangan untuk menentukan arah kebijakan negara, dan dalam situasi seperti ini, sangat mungkin terjadi penataan ulang relasi kekuasaan antara Prabowo dan Jokowi disatu sisi serta koalisi merah putih disisi lainnya. Tentu saja pernyataan diatas bukan berarti Prabowo harus berkonfrontasi dengan Jokowi tetapi sebagai presiden, ia tentu memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa pusat pengambilan keputusan berada dalam kendali kepemimpinannya sendiri.
-NASIB JARINGAN POLITIK JOKOWI PASCA GIBRAN MUNDUR.
Sebagaimana sudah saya sampaikan diawal tulisan ini bahwa kita tidak boleh menyederhanakan persoalan mundurnya Gibran hanya sebagai peristiwa mundurnya seorang wakil presiden lalu persoalan menjadi selesai, tidak – karena Gibran merupakan simbol penting dari kesinambungan pengaruh politik Jokowi dalam pemerintahan Prabowo dan pengaruhnya sangat terasa ketika ketika Gibran masih sebagai Wapres. Karena itu, perubahan posisi Gibran akan memunculkan pertanyaan tentang bagaimana jaringan politik yang selama ini berada di sekitar kekuasaan akan menyesuaikan diri. Apakah mereka tetap menjadi bagian dari konfigurasi pemerintahan Prabowo, atau apakah sebagian akan mempertahankan loyalitas politik kepada Jokowi atau akan terjadi proses reposisi, ketika para aktor politik mulai menghitung ulang kepentingan dan masa depan mereka. Sebab, dalam politik, loyalitas sering kali diuji bukan ketika seseorang sedang berkuasa, melainkan ketika keseimbangan kekuasaan mulai berubah.
-SIAPA WAPRES PENGGANTI GIBRAN
SahabAT, Inilah ujian politik Prabowo berikutnya karena pengisian jabatan wakil presiden bukan hanya soal mencari figur untuk melengkapi pemerintahan. Ini juga menyangkut arah konfigurasi kekuasaan hingga akhir masa jabatan 2029 bahkan menjangkau hitungan bagi pemilihan periode kedua jika Prabowo masih ingin maju kembali pada tahun 2029. Beberapa pertanyaan penting bisa sangat relevan untuk diajukan misalnya ; siapa yang akan diusulkan Prabowo?, dan untuk hal ini beberapa kemungkinan bisa menjadi bahan pertimbangan Prabowo dalam mengusulkan Wapres pengganti Gibran diantaranya ; figur dari internal Gerindra, tokoh yang memiliki basis politik kuat, representasi partai koalisi, atau figur yang dapat menjadi jembatan bagi berbagai kepentingan (politik akomodatif). SahabAT, Pilihan ini akan menjadi salah satu indikator penting untuk membaca arah politik Prabowo ke depan. Sebab, wakil presiden berikutnya bukan hanya akan mendampingi presiden, tetapi juga menjadi bagian dari arsitektur politik pemerintahan yang sedang dibangun oleh Prabowo dan menjangkau sampai pada pasca pemerinrahan 2029.
-PRABOWO DAN KONSOLIDASI KEKUASAAN. Ada satu hal yang perlu kita pahami bahwa membangun kekuasaan sendiri tidak sama dengan membangun kekuasaan yang tertutup, dan pada posisi ini Prabowo tetap membutuhkan partai politik, dukungan parlemen, birokrasi, TNI-Polri, serta berbagai elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas pemerintahan. Namun, ada perbedaan antara koalisi yang sekadar menopang pemerintahan dengan koalisi yang benar-benar berada dalam satu garis kepemimpinan, dan disinilah konsolidasi kekuasaan Prabowo akan diuji kedepan. Apakah Prabowo akan mempertahankan konfigurasi lama dengan berbagai komprominya, atau Prabowo akan mulai membangun formasi politik yang lebih mencerminkan visi, kepentingan, dan kepemimpinannya sendiri? Tentu, jawabannya tidak cukup dibaca dari pernyataan dan spekulasi para elite. Dalam hal ini akal kita harus mampu menganalisa didasarkan pada data dan fakta yang bisa kita amati melihat siapa yang memperoleh ruang pengaruh, siapa yang mengendalikan agenda kebijakan, dan bagaimana keputusan strategis pemerintahan diambil.
-MASIHKAH JOKOWI MENJADI PENENTU
SahabAT, Mundurnya Gibran tidak otomatis mengakhiri pengaruh politik Jokowi. Sepuluh tahun Jokowi menjadi orang nomor satu di negeri ini, tentu membuat dirinya memiliki jaringan, relasi politik, dan basis pendukung yang tidak serta-merta hilang hanya karena putranya tidak lagi menduduki kursi wakil presiden, dan pernyataan Jokowi yang tetap mendukung pemerintahan Prabowo juga harus dibaca sebagai fakta politik tersendiri. Karena itu pertanyaan penting berikutnya yang bisa kita ajukan untuk memperoleh gambaran akan hal ini adalah: bagaimana hubungan kedua tokoh ini akan berkembang ketika Prabowo mulai menata pemerintahannya tanpa Gibran sebagai wakil presiden? Apakah hubungan itu akan berkembang menjadi kemitraan politik yang setara, atau perlahan memasuki fase baru dengan pusat gravitasi kekuasaan yang semakin berada di tangan Prabowo.
-DARI KEKUASAAN KOALISI MENUJU KEKUASAAN KEPEMIMPINAN
SahabAT, Politik tidak pernah berhenti pada siapa yang memenangkan pemilu. Politik juga berbicara tentang siapa yang mengendalikan kekuasaan setelah kemenangan itu diperoleh, dan dalam konteks kepemimpinan Indonesia pasca mundurnya Gibran membuka babak baru dalam perjalanan pemerintahan Prabowo kedepan. Bisa jadi ini menjadi momentum konsolidasi kepemimpinan Prabowo, namun bisa juga menjadi awal dari penyesuaian ulang hubungan antar kekuatan yang selama ini menopang pemerintahan bahkan diluar pemerintahan. Karena itu, jangan hanya terpaku pada siapa yang akan menggantikan Gibran tapi perhatikan siapa yang akan memperoleh pengaruh setelah Gibran tidak lagi berada di Istana. Sebab, persoalan sesungguhnya bukan sekadar siapa yang duduk di kursi wakil presiden, tetapi siapa yang akan menentukan arah kekuasaan Indonesia hingga 2029. Apakah Prabowo sedang membangun kekuasaannya sendiri? atau sekadar menata ulang kompromi politik yang membawanya ke Istana? Wallahu’alam bisshawab(**)




























Komentar