A–TIMES,KOTAMOBAGU–Harga cabai rawit, tomat, dan lemon makin mahal. Data Bank Indonesia membuktikannya. Inflasi Kota Kotamobagu pada Oktober 2026 tercatat 7,05 persen secara tahunan (yoy). Jauh di atas sasaran inflasi nasional yang hanya 2,5 persen plus minus 1 persen. Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Kota Kotamobagu menggelar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Senin (17/11/2026).Rapat tersebut untuk memastikan harga-harga tidak semakin liar menjelang Natal dan Tahun Baru. Rapat dibuka langsung Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, didampingi Wakil Wali Kota Rendy Virgiawan Mangkat. Hadir pula Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut, Darmawan T. B. Hutabarat, unsur Forkopimda, instansi vertikal, perangkat daerah, dan seluruh anggota TPID. Dalam sambutannya, Weny menegaskan satu hal: inflasi bukan sekadar angka di atas kertas. Inflasi menyangkut isi dompet warga dan isi piring di meja makan.”Kalau harga naik terus, yang paling terasa adalah masyarakat kecil. Karena itu TPID harus lebih cepat membaca tanda-tanda, lebih peka, dan lebih kompak,” ujar Weny.Kekhawatiran itu semakin beralasan setelah BI memaparkan kondisi terkini. Selain inflasi bulanan 0,37 persen dan inflasi tahun berjalan 7,20 persen, tekanan terbesar datang dari komoditas hortikultura, cabai rawit, tomat, dan lemon. Dan ke depan, tantangannya tidak semakin ringan. BI mengingatkan, fenomena El Nino yang sangat kuat diprakirakan masih berlangsung hingga awal 2027. Kekeringan sudah membuat produktivitas hortikultura menurun. Nanti saat musim hujan datang, masalah baru muncul: tanaman terserang penyakit, bunga rontok, hasil panen kembali berkurang. Dengan siklus tanam dan panen yang ada, tekanan harga diperkirakan masih akan terasa hingga awal 2027. Dalam forum itu, ada beberapa langkah yang disepakati. Pertama, memperkuat produksi pangan lokal. Jaringan irigasi akan direhabilitasi, lahan dioptimalkan, teknologi pertanian yang tahan perubahan iklim mulai diterapkan, dan sarana mitigasi cuaca ekstrem disiapkan. Kedua, membenahi distribusi. Akses distribusi di Pasar 23 Maret akan ditata, konektivitas koridor pangan diperkuat, dan neraca pangan dioptimalkan sebagai sistem peringatan dini. Jadi kalau ada potensi kekurangan pasokan, pemerintah bisa bergerak lebih cepat, bukan menunggu harga sudah melambung. Ketiga, yang cukup menarik, Kotamobagu sebagai hub perdagangan dan distribusi Bolmong Raya didorong untuk mengembangkan BUMD Pangan. BUMD ini diharapkan bisa menjadi pengumpul dan pengatur pasokan dari berbagai sentra produksi. Saat harga di satu daerah naik, pasokan bisa diatur. Saat stok menipis, BUMD bisa turun tangan.Darmawan menekankan, semua itu hanya bisa berjalan kalau TPID benar-benar bersinergi. Tidak bisa jalan sendiri-sendiri. Menjelang Nataru, biasanya permintaan naik, harga ikut naik. Kalau tidak diantisipasi dari sekarang, warga yang akan menanggung bebannya. HLM ini pun ditutup dengan komitmen bersama. Bank Indonesia dan Pemkot Kotamobagu sepakat untuk terus menjaga stabilitas harga, melindungi daya beli masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang tidak hanya tumbuh, tapi juga berkelanjutan. Karena bagi warga Kotamobagu, Natal dan Tahun Baru seharusnya dirayakan dengan tenang tanpa harus cemas melihat harga di pasar.(*)
Dorong Harga Stabil Jelang Nataru, BI dan Pemkot Kotamobagu Gelar HLM




























Komentar