TPID Sulut Gerak Cepat Atasi Inflasi,Datangkan  Pasokan Cabai Rawit dari NTB

A–TIMES,MANADO–Tingginya angka inflasi di Sulawesi Utara antara  lain dipicu kenaikan harga Cabai rawit.  Terkait ini  Tim Pengendalian  Inflasi Daerah (TPID) bersama bank Indonesia , langsung gerak cepat   Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) Tahap IV yang dilaksanakan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulut, Senin (19/10/2026), adalah contoh paling nyata bagaimana intervensi pasokan bekerja untuk meredam tekanan itu. Sebanyak 2.070 kilogram cabai rawit merah didatangkan dari Nusa Tenggara Barat (NTB). Bukan sekadar kiriman biasa, melainkan hasil dari sebuah desain kerja sama antar daerah yang dibangun secara sistematis. Untuk memahami mengapa 2 ton cabai ini begitu penting, kita harus melihat dulu angka inflasinya. Pada September 2026, inflasi Sulut tercatat 3,53 persen secara bulanan atau month to month (mtm), melonjak tajam dari hanya 0,29 persen pada Agustus. Secara kumulatif, inflasi sudah mencapai 7,35 persen year to date (ytd), jauh melampaui sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen. Tekanan tertinggi terjadi di Minahasa Utara, dengan inflasi 5,50 persen mtm. Menurut Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut, Purwanto, sumber utama tekanan itu adalah cabai rawit. Harganya naik 117,14 persen mtm, atau 191,56 persen ytd. Penyebabnya bersifat struktural dan klimatologis: gagal panen, berkurangnya pasokan dari Gorontalo dan sentra lokal, akibat kekeringan berkepanjangan.Dalam konteks ini, FDP bukan sekadar bagi-bagi cabai. Ia adalah instrumen stabilisasi ekspektasi. Ketika pasar melihat pasokan kembali mengalir, kepanikan akan mereda. Pedagang tidak lagi menahan barang. Konsumen tidak lagi memborong karena takut harga naik lagi besok. Inilah yang dalam ekonomi disebut sebagai anchoring  expectation atau penjangkaran ekspektasi. FDP Tahap IV ini merupakan kelanjutan dari tiga tahap sebelumnya. Tahap I, 14 September 2026, sebanyak 2,4 ton dari Probolinggo. Tahap II, 20 September 2026, sebanyak 2,5 ton juga dari Probolinggo. Tahap III, 15-16 Oktober 2026, sebanyak 3 ton melalui sinergi dengan Badan Pangan Nasional. Dengan tambahan 2.070 kilogram kali ini, total pasokan yang telah difasilitasi hampir mencapai 10 ton. Yang menarik, FDP Tahap IV ini lahir dari Kerja Sama Antar Daerah (KAD) Sulut-NTB yang ditandatangani dalam rangkaian Capacity  Building TPID di NTB, 30 September 2026. Dari kegiatan itu, dihasilkan empat KAD hingga level Business to Business  untuk bawang merah dan cabai rawit, termasuk antara UD Surya Manado dan petani  champion NTB.Artinya, kerja sama ini bukan hanya antar pemerintah, tetapi sudah menyentuh langsung pelaku usaha dan petani. Ini penting, karena keberlanjutan pasokan tidak bisa hanya bergantung pada intervensi pemerintah, melainkan harus ditopang oleh rantai bisnis yang berjalan sendiri. Secara logistik, perjalanan cabai ini juga menggambarkan kompleksitas distribusi pangan antar pulau. Dari NTB, cabai dikirim melalui jalur darat ke Denpasar, dilanjutkan dengan pesawat komersial Denpasar-Makassar-Manado, dan tiba di Manado pada Minggu malam, 18 Oktober. Keesokan paginya, Senin 19 Oktober, cabai langsung disalurkan ke kios TPID, tepat saat pasar mulai beraktivitas. Kecepatan ini krusial. Cabai adalah komoditas yang mudah rusak dan sangat sensitif terhadap waktu. Keterlambatan satu hari saja bisa membuat kualitas turun dan harga kembali naik. Di tingkat konsumen, harga yang ditetapkan adalah maksimal Rp50.000 per kilogram, di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP) Bapanas sebesar Rp57.000 per kilogram. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulut, Rahel Ruth Rotinsulu, menjelaskan, cabai ini disalurkan ke lima pasar di empat kabupaten/kota IHK, yakni Pasar Bersehati dan Pasar Pinasungkulan Karombasan (Manado), Pasar Airmadidi (Minahasa Utara), Pasar Amurang (Minahasa Selatan), dan Pasar 23 Maret (Kotamobagu). Menurut Rahel, harga FDP kali ini lebih rendah dibandingkan FDP sebelumnya, sehingga daya jangkau masyarakat semakin luas. Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Manado, Atto Bulo, menegaskan FDP ini adalah hasil kolaborasi Pemerintah Provinsi Sulut, Bank Indonesia, Pemkot Manado, dan Perumda Pasar. Ia meminta Perumda Pasar mengawasi pendistribusian cabai hingga benar-benar sampai ke konsumen. Pengawasan itu diperkuat oleh Satgas Pangan. Kasat Reskrim Polresta Manado, Kompol Elwin Kristanto, menegaskan Satgas akan menindak tegas setiap kecurangan, termasuk penjualan di atas harga yang ditetapkan. “Satgas Pangan terus berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk menjaga ketertiban penyaluran di lapangan,” ujarnya. Pengawalan dilakukan secara terpadu: Dinas Ketahanan Pangan mengatur distribusi, Satgas Pangan memantau harga dan penyaluran termasuk melalui pakta integritas dengan pedagang pengecer, sementara komunikasi publik diperkuat melalui media cetak dan media sosial. Namun TPID menegaskan satu prinsip penting yang sering dilupakan: FDP bukan pengganti produksi petani Sulut. Ia hanyalah penyangga sementara untuk menutup kesenjangan pasokan, agar stabilisasi harga di tingkat konsumen tidak justru menekan harga di tingkat produsen lokal. Untuk jangka menengah dan panjang, TPID mendorong penguatan produksi melalui fasilitasi sarana prasarana mitigasi kekeringan, gerakan tanam cabai rawit bersama komunitas, pengaturan pola tanam antar sentra berbasis kalender tanam, pengembangan greenhouse  serta penguatan kelembagaan champion rica  Sebab pada akhirnya, intervensi pasokan dari luar daerah hanyalah jembatan. Tujuan akhirnya adalah membangun ketahanan pangan yang berbasis pada produksi lokal yang kuat, pola tanam yang terencana, dan kelembagaan petani yang mandiri. Ketika itu tercapai, rica tidak lagi menjadi sumber kepanikan, melainkan menjadi sumber kesejahteraan. (*)