A-TIMES.ID, MANADO – Kota Manado resmi memiliki pemimpin baru yakni Andrei Angouw (Walikota Manado) dan Richard Henry Sualang (Wakil Walikota Manado).
Dua mantan legislator DPRD Provinsi Sulawesi Utara itu, dilantik dan diambil sumpahnya, Senin (10/5) kemarin, oleh Gubernur Sulut Olly Dondokambey atas nama Menteri Dalam Negeri.
Lepas dari seremoni pelantikan, terdapat persoalan kota yang harus diselesaikan kedua kader terbaik PDI Perjuangan itu 100 hari ke depannya.
Seperti diungkap pengamat politik Dr. Ferry Daud Liando, kepada A-TIMES, petang kemarin. Pentolan dosen FISIP Unsrat ini membeber empat poin penting yang harus segera dilakukan AARS dalam 100 hari kepemimpinannya.
Yang pertama dan terpenting menurut Liando, adalah segera melakukan konsolidasi sosial.
“Pilkada 2020 lalu masyarakat sempat terkotak-kotak akibat perbedaan pilihan dan terjadinya polarisasi dan rusaknya struktur maupun kultur sosial. Masyarakat saling berhadap-hadapan. Karena itu, saatnya bagi AARS untuk melakukan konsolidasi sosial, dan menjahit kembali keretakan yang terjadi semasa Pilkada 2020 lalu,” ujar Liando.
Keduanya juga harus mampu meyakinkan ke publik kota Manado bahwa mereka adalah pemimpin bagi semua kalangan.
“Pada saat Pilwako 2020, pasangan AA dan RS dipilih oleh 88,303 suara atau hanya 36,7 persen dari jumlah pemilih di Kota Manado. Artinya, sebanyak 63 persen lebih pemilih di kota manado tidak memilih mereka. Padahal salah satu keberhasilan pemimpin adalah tingkat loyalitas masyarakatnya,” ungkap Liando.
Pemilih yang tidak memilih mereka, menurut Liando, cenderung memiliki tingkat ketaatan dan loyalitas rendah.
“Namun itulah tantangan keduanya yaitu bagaimana bisa merangkul masyarakat yang tidak memilih mereka. Tanpa itu akan sulit menjalankan kepemimpinan mereka,” imbaunya.
Tantangan terberat ketiga yang dihadapi adalah menjadi pemimpin di tengah penularan wabah virus Corona. Sehingga model atau gaya kepemimpinan tidak cukup hanya sekedar normatif dan adminitratif.
Diperlukan kepemimpinan yang kreatif dan inovatif. Mendisiplinkan masyarakat, disatu sisi dengan menjaga stabilitas perekonomian di sisi lain tidaklah gampang.
Melayani masyarakat diperlukan inovasi baru seperti penyediaan layanan berbasis teknologi dan pengadaan sumber daya birokrasi yg mampu menjalankan itu.
Dan keempat; AARS harus objektif dalam pengangkatan pejabat. Jangan sampai pejabat yang berkualitas digantikan oleh ASN yang belum mapan baik dalam tata kelola administrasi atau pengalaman kepemimpinan.
“Para tim sukses akan berusaha meminta kompensasi atas perjuangan mereka saat pemenangan Pilkada sehingga posisi pejabat akan banyak diisi oleh orang-orang dekat tim sukses yang belum tentu sudah punya pengalaman dan kapasitas sebagai pejabat,” bebernya.
Agar tidak menimbulkan potensi konflik di tingkat masyarakat, kata Liando, sedapat mungkin pengangkatan kepala lingkungan harus memiliki standar kepemimpinan dan diterima oleh sebagian besar masyarakat.
Saat Pilkada, hampir semua kepala lingkungan dikapling oleh semua pasangan calon. Akibatnya jabatan kepala lingkungan yang berfungsi sebagai perekat sosial dan administrasi telah berubah menjadi jabatan politik.
“Namun demikan diperlukan kearifan dari keduanya dalam proses rekrutmen agar jangan sampai justru memicu konflik baru,” pungkasnya. (***)
Editor : Amrain Razak
Layout: Syamsudin Hasan
Komentar