oleh

Fraksi Nasdem: WTP Bukan Jaminan Tak Ada Temuan

A-TIMES.ID, MANADO – Ranperda pertanggungjawaban APBD 2020 resmi masuk pembahasan DPRD Sulut. Sejumlah temuan BPK RI menjadi sorotan Fraksi Partai Nasdem. Juru bicara fraksi Muhammad Wongso dalam pemandangan umum fraksi mengatakan sesuai dengan penjelasan BPK RI, meski mendapat opini WTP tapi bukanlah jaminan dalam pengelolaan keuangan daerah tidak ada temuan.

“Kami mengimbau pemerintah Sulawesi Utara senantiasa meningkatkan pengelolaan keuangan dari yang sudah baik menjadi lebih baik,” kata Wongso.

Fraksi Nasdem kemudian menguraikan megenai temuan Dana Bantuan Operasional Sekolah atau dana BOS, terutama dalam hal belum tersedianya mekanisme yang mengatur tentang tata cara pengesahan dan pelaporan atas belanja yang bersumber dari dana BOS serta belum dilaksanakannya rekonsiliasi secara memadai akan hal tersebut.

Berita Terkait:  Ratungalo: Jangan Coba-coba Naikkan Tarif RT-PCR

Kemudian mengenai penatausahaan aset yang tidak dilaksanakan secara maksimal Fraksi Nasdem meminta perlu lebih optimal dalam melaksanakan pengelolaan aset.

“Tentang keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan adanya kekurangan volume pekerjaan yang terjadi setiap tahun, perlu dibuat mekanisme serta perlunya peningkatan pengawasan dan evaluasi secara rutin selama proses pekerjaan berlangsung,” ujarnya.

Temuan terkait pelaksanaan pekerjaan padat karya ikut disinggung fraksi ini. Termasuk terkait pemerintah Sulawesi Utara belum melaksanakan monitoring dan evaluasi atas penggunaan tenaga kerja setempat dalam pekerjaan infrastruktur jalan secara Padat Karya.

Berita Terkait:  Sangihe Butuh Perhatian Pemprov Sulut

Fraksi Partai NasDem juga meminta pemerintah lebih mengoptimalkan penyerapan anggaran dan mengevaluasi yang memiliki persentase penyerapan anggaran di bawah 95% selama tahun anggaran 2020.

“Sehingga kedepannya fungsi APBD benar-benar secara optimal dapat dirasakan warga masyarakat,” tukasnya.

Fraksi Partai Nasdem mendorong akuntabilitas dan transparansi serta akses internet publik terkait pengelolaan keuangan daerah dapat lebih ditingkatkan lagi. (***)

Editor: Idham Malewa
Layout: Syamsudin Hasan
Sumber: Harimanado

Komentar

Rekomendasi Berita