A-TIMES.ID, MANADO — Menindaklanjuti laporan masyarakat soal banyaknya masalah di Perumahan Relokasi Pandu, membuat Walikota Manado, Andrei Angouw dan Wakil Walikota, dr Richard Sualang langsung menindaklanjuti dengan menggelar rapat teknis, Selasa (27/7) kemarin.
Tak hanya itu. Duo kader terbaik PDIP itu langsung turun lapangan ke daerah Perumahan Relokasi Pandu, Kecamatan Bunaken guna mengetahui dengan jelas persoalan yang ada di perumahan bagi para korban banjir tersebut.
Dalam rapat teknis, walikota berharap agar tujuannya diadakan relokasi ini benar-benar sesuai dan nantinya tempat asalnya akan ditertibkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Manado.
“Harus diopname agar mereka yang direlokasi nyaman tinggal di Pandu. Tentunya, kita harus segera memberikan sosialisasi kepada mereka, agar dapat memanfaatkan lokasi perumahan sebagaimana mestinya,” terangnya.
Sementara informasi BPBD Kota Manado, terkendala untuk melakukan verifikasi kepada kelompok penerima. Pasalnya, beberapa rumah yang ada penghuninya, ternyata berbeda dengan pemilik dari penerima perumahan relokasi dengan berbagai alasan yakni, sudah dibeli, disewa, dan juga hanya sebagai penjaga rumah. Begitupun informasi dari pihak Kecamatan Bunaken dan Kelurahan Pandu bahwa secara administrasi kependudukan banyak yang belum pindah di Pandu.
Hal ini pun langsung direspon orang nomor satu di Kota Manado, yang meminta agar segera melakukan verifikasi kembali terutama soal kepemilikan rumah, termasuk tempatnya dimana. Dan usai rapat teknis, walikota bersama wakil walikota langsung turun lapangan dan melihat langsung kondisi Perumahan Relokasi di Pandu, Kecamatan Bunaken, yang nampak ikut Asisten I Pemkot Manado, Heri Saptono, Kaban BPBD, dan Camat Bunaken, Drs Boyke Pandean.
Menariknya, dari hasil turun lapangan itu, walikota dan wakil walikota mendapat informasi langsung dari warga bahwa ternyata banyak persoalan di Perumahan Relokasi. Masalah utama adalah air bersih yang hanya disalurkan oleh PDAM dan air Bor. Hal ini membuat beberapa keluarga tidak betah dan mengambil jalan pintas dengan menjual rumah atau menyewakan, termasuk kiat lain agar rumah ini tetap menjadi miliknya kendati tidak ditempati.
Selain soal air, yang membuat warga tidak nyaman soal keamanan, terutama gangguan pencurian, doger dan gangguan lainnya, karena akses ke kantor pemerintahan yang sangat jauh. Bahkan, lampu jalan juga tidak berfungsi. Begitupun soal pengurusan surat-menyurat dan kebutuhan lainnya, hingga kepala lingkungan pun belum ada di Perumahan Relokasi.
Walikota yang mengetahui informasi dari warga, meminta kepada perangat daerah terkait untuk segera menindaklanjuti secara serius.
“Semua temuan dilapangan akan kita bahas, dikaji dan selanjutnya akan dicari solusi lewat program yang tepat untuk menanggulanginya,” ujar Bendahara DPD PDIP Sulut ini. (***)
Peliput/Editor: Saleh Nggiu
Layout: Syamsudin Hasan
Komentar