oleh

2024 Kemiskinan Bisa Terhapus, Namun Kata Praseno: Tergantung Kabupaten dan Kota

Peliput: Lily Paputungan

A-TIMES,MANADO– Penjabat Sekprov Sulut Praseno Hadi mengatakan Provinsi Sulawesi Utara akan terhapus dari kemiskinan ekstrim hingga tahun 2024.

Hadi optimis akan tercapai. Tapi ada syaratnya. Kembali ke penyampaian data tingkat kemiskinan dari pemerintah kabupaten/kota ke Pemprov Sulut.

“Jika ada data valid by name by adreas, maka kemiskinan ekstrim bisa terhapus di tahun 2024 mendatang. Namun semua itu tergantung dari penyampaian data pemerintah kabupaten/kota,” ujar Sekprov Praseno saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD) Provinsi Sulawesi Utara Kabupaten Kota/Kota Lintas Sektor yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulut di Hotel Aryaduta Manado, Senin (10 /10/2022)

Berita Terkait:  Terkait Kelangkaan Migor - KAPOLRI ULTIMATUM SEMUA KAPOLDA

Dikatakannya, Badan Pusat Statistik (BPS) merupakan instansi yang bertugas mendata semua bentuk perekonomian masyarakat Sulut termasuk tingkat kemiskinan. Dari data tersebut, nantinya tugas pemerintah adalah menangani jumlah kemiskinan yang ada lewat sejumlah program-program yang menyentuh masyarakat miskin.

“Jadi mari kita semua (pemerintah kabupaten/kota) untuk sama-sama Mapalus atau gotong royong menanggulangi tingkat kemiskinan ini. Sebab data BPS ini menjadi salah satu patokan, karena bicara kemiskinam ini harus ada data,” ungkapnya.

Praseno berharap dengan hasil yang telah disampaikan dan dipublikasikan oleh BPS Sulut dengan data yang dapat dipertanggungjawabkan, kiranya bersama-sama TKPD Kabupaten/kota untuk menghitung pasti agar program dan kegiatan TKPD Provinsi serta Kabupaten/Kota dapat bersinergi.

Berita Terkait:  Walikota: Banyak Warga Manado Belum Divaksin

“Jadi kalau data ini tidak valid nanti akhirnya ada Kabupaten/Kota yang merasa keberatan. Oleh karena itu saya harap BPS Kabupaten/Kota dapat duduk bersama TKPD Provinsi dan pemerintah Kabupaten/Kota untuk melihat hal ini untuk bersama saling bersinergi,” tambah Sekprov.

Sebelumnya, Kepala Bappeda Sulut Ir Jenny Karouw dalam laporannya menyampaikan bahwa maksud dan tujuannya pelaksanaan rapat ini adalah untuk mengevaluasi program penanggulangan kemiskinan, mengidentifikasi permasalahan program penanggulangan kemiskinan, mempercepat komitmen serta sinergitas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam percepatan penghapusan Kemiskinan ekstim tahun 2024.(*)

 

Komentar

Rekomendasi Berita