oleh

Sulut Menuju Daerah Bebas Pungli

A-TIMES.ID, MANADO – Mengoptimalkan pemberantasan pungli perlu dilakukan agar penyelenggaraan administrasi serta pelayanan publik bisa lebih efektif dan efisien.

Demikian penegasan Wakil Gubernur Sulut Steven OE. Kandouw, SE, saat membuka Sosialisasi Menuju Wilayah Kota Bebas dari Pungli di Era Pandemi Covid-19, di Ruang Mapalus kantor Gubernur Sulut, Kamis (10/6) kemarin.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Satgas Saber Pungli itu diikuti oleh para Inspektur Daerah Kabupaten/Kota se-Sulut.
Wagub Steven atas nama Gubernur Olly Dondokambey, Pemprov Sulut, dan seluruh Rakyat Sulut, mengucapkan salam pertemuan kepada Kepala Satgas Saber Pungli di Kota Nyiur Melambai.

Menurutnya, Pemprov Sulut merespon positif pelaksanaan sosialisasi ini serta sangat mendukung pencanangan Kota Bebas Pungli di Sulut.

Pelayanan publik di Sulut sejauh ini senantiasa menunjukan kualitas ke arah yang lebih baik, dimana dari tahun 2016 hingga tahun 2021 kita mengacu pada misi ke tujuh Sapta Cipta Pembangunan Daerah yakni mewujudkan Sulawesi Utara yang Berkepribadian melalui Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Berita Terkait:  Libur 1 Muharram 1443 Hijriah Membingungkan

“Sasarannya antara lain meningkatkan integritas dan akuntabilitas, meningkatkan kualitas pemberantasan korupsi dan menyelenggarakan pelayanan publik yang berdaya saing,” sambungnya.

Wagub menambahkan bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, Misi Pembangunan 2021-2026 adalah menciptakan Pemerintahan yang baik dan bersih.

“Untuk konsisten meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, dalam pembangunan 2021-2026 disematkan Misi Pemerintah yang baik dan bersih didukung oleh sinergitas antar daerah yang di dalamnya termuat strategi peningkatan kualitas layanan publik, termasuk pemberantasan pungli,” tandasnya.

Ketua Saber Pungli Pusat Komjen. PoL. Drs. Agung Budi Maryoto, M,Si mengatakan bulan lalu pihaknya telah melaksanakan kegiatan yang sama di Provinsi Aceh, dan direncanakan minggu depan di Provinsi Kalimantan Selatan, kemudian Provinsi Kepri dan Provinsi Daerah Istimewa Jogjakarta.

Berita Terkait:  Gubernur OD Serahkan Penghargaan untuk JIPS

“Presiden telah menetapkan 5 program kerja atau sejumlah prioritas yang akan dikerjakan 5 tahun mendatang yang pertama pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, penyederhanaan segala bentuk regulasi, penyedehanaan birokrasi dan transformasi ekonomi,” ungkapnya.

“Bapak Presiden juga menjelaskan bahwa mainset birokrasi harus dirubah sehingga kecepatan melayani, kecepatan memberikan ijin menjadikan kunci bagi reformasi birokrasi,” lanjutnya.

Dalam sambutannya, Agung juga menyampaikan bahwa pada pertemuan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Watimpres, salah satu hasil perdebatan tersebut membahas tentang daerah yang menghambat UMKM dan masih praktek pungli pada pelayanan publik.

“Oleh karena itu, Satgas Saber Pungli dan UPP Daerah Kabupaten/Kota dapat memperdayakan perannya untuk mengatasi permasalahan tersebut,” tukasnya. (***)

Editor: Amrain Razak
Layout: Syamsudin Hasan
Sumber: Humas

Komentar

Rekomendasi Berita