Peliput: Lily Paputungan
A–TIMES,MANADO— PDI Perjuangan Sulut patut dicontohi partai politik (parpol) yang lain. Dari sembilan parpol peraih kursi di DPRD Sulut, PDI Perjuangan paling patuh laporan dana bantuan parpol (banpol).
Ini dibuktikan dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI terkait dana Banparpol) dari Pemerintah Provinsi Sulut tahun anggaran 2021, menempati peringkat satu.
LHP BPK-RI diterima Sekretaris PDIP Sulut Franky D. Wongkar, mewakili Ketua PDIP Sulut Olly Dondokambey di Kantor Kesbangpol Sulut.
LHP diserahkan Kepala Badan Kesbangpol Sulut, Drs Fery Sangian kepada sembilan parpol.
Pemeriksaan rutin setiap tahun dilakukan BPK adalah pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran terhadap keuangan partai politik bersumber dari APBD sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan.
pemeriksaan dilakukan dengan tujuan memberikan kesimpulan atas kesesuaian LPJ dengan ketentuan berlaku.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulut Franky D Wongkar SH mengatakan LHP terhadap PDI Perjuangan tertanggal 24 Juni 2022, BPK RI memberikan kesimpulan LPJ Ban-Parpol PDI Perjuangan Sulawesi Utara telah sesuai kriteria berlaku.
“Serta memiliki kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung, menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan PDI Perjuangan Provinsi Sulawesi Utara terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan telah memadai,” tegas Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulut itu.
Pihaknya terus berkomitmen menggunakan anggaran Banpol sesuai aturan Parpol lainnya yang menerima LHP diantaranya Golkar,Nasdem,PAN dan lainnya (*)
Komentar