A-TIMES.ID, KABGOR – Bupati Gorontalo, Prof. Nelson Pomalingo paparkan sejumlah komoditi unggulan di Kabupaten Gorontalo ke pihak Kementerian Pertanian (Kementan) RI melalui zoom meeting yang digelar APKASI (Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia), pada Rapat Pembahasan Potensi Komoditi Ekspor Pertanian sebagai Bahan Audiensi dengan Menteri Pertanian tersebut di laksanakan secara virtual, Selasa (27/07).
Mengawali paparannya, alumnus fakultas pertanian Universitas Samratulangi itu menyebut, ada sejumlah komoditi ekspor di Kabupaten Gorontalo yang sudah jalan.
Pertama, Kata Nelson, jagung dan itu sudah benar-benar di ekspor. Kedua, Kelapa, ketiga gula aren, keempat pisang kita jajaki untuk diekspor dan kelima biofarma.
“Terkait biofarma, Kami punya hasil komoditi di kabupaten Gorontalo dibuat jadi soman, obat tetes dan minum penambah imun tubuh apalagi di masa pandemi Covid -19,” papar Nelson.
Karena itu, Bupati ahli lingkungan itu berharap, kepada Apkasi dan terutama menteri pertanian RI, punya data terkait penyebaran ekspor.
“Hari ini, saya kira sudah diinisiasi oleh Apkasi,” kata Nelson.
Lanjut Nelson, subsidi yang diberikan oleh kementerian pertanian itu lebih banyak, misalnya kepada bibit dan pupuk. Sementara dengan adanya Kredit Usaha Rakyat ( KUR) bibit dan pupuk sudah bisa ditanggulangi melalui KUR.
Selama ini, subsidi menurut Nelson, kadangkala mengganggu siklus dalam pertanian kita. Karena selalu terlambat dan ini menjadi problem.
Oleh karena itu, kami di Kabupaten Gorontalo mendorong KUR karena kredit usaha rakyat ini besar dan banyak diperbankan sehingga kemandirian petani banar-benar dilaksanakan.
“Nah, yang kita dorong di kementerian pertanian, karena ada subsidi,terkait bibit dan pupuk mungkin dialihkan ke teknologi hasil atau juga alat -alat mesin itu lebih bermakna dari pada bibit dan pupuk,” ungkap Nelson.
“Karena, bibit dan pupuk sudah bisa ditanggulangi dengan KUR. Kami di Kabupaten Gorontalo terus mendorong itu,” ungkap Nelson lagi.
Lanjut Nelson, Kemudian masalah kelembagaan, kita punya balai penyuluhan pertanian (BPP), yang hari ini belum terlalu kuat fungsinya. Maka kami mendorong ini, menjadi tidak hanya penyuluh pertanian tapi juga semua ekonomi.
“Karena di tingkat kecamatan itu sepertinya kita bicara ketahanan dan keamanan dan ketertiban ada danramil, kalau bicara kesehatan ada puskes dan sebagainya. Kalau bicara pendidikan ada KCD, Bicara agama ada KUA. Tapi kalau bicara ekonomi di tingkat kecamatan itu tidak ada. Maka BPP menjadi simpul ekonomi tidak hanya pertanian tapi juga hal -hal yang terkait ekonomi lainnya,” beber Nelson.
Nelson pun menambahkan, Dari sisi kelembagaan, khususnya kelapa, selama ini yang diperhatikan oleh pemerintah pusat adalah kelapa sawit. Kelapa sawit itu, 80 persen milik swasta, rakyat 20 persen
Ada kelapa yang kelapa dalam yang menjadi komoditas rakyat dan luasnnya terbesar itu di Indonesia, yaitu 3.7 juta Ha. Tapi perhatian pusat terhadap kelapa ini kurang dilakukan.
“Kami di Kabupaten Gorontalo ada 3 pabrik yang eskpor dan ini mohon melalui departemen pertanian terus didorong agar supaya kelapa ini, Khan tersebar di seluruh Indonesia dan ini milik rakyat dan berikut manfaat dari akar sampai daun bermanfaat,” ujar Nelson.
dia megatakan, Kelapa dalam juga Ini masuk juga sosiologi. Karena Masyarakat kita dari lahir sampai meninggal menggunakan instrumen dari kelapa. Kita berharap di tingkat nasional punya badan otoritas terkait komuditas kelapa ini. Sehingga dalam menentukan harga dan sebagainya bisa dilakukan Sama dengan kelapa sawit.
Nelson pun menyarankan agar departemen pertanian dengan departemen perdagangan melakukan penataan dan mengatur hal ini.
Terkait pengembangan sumber daya manusia, kami melihat di departemen pertanian ada punya pengembangan politeknik.
“Kalau dapat dikaitkan dengan komoditas lokal sehingga penyebaran akademi atau apa yang dilakukan departemen pertanian dikaitkan kapasitas dan beberapa unggulan yang ada di daerah-daerah,” tandas Nelson. (***)
Editor: Amrain Razak
Layout: Syamsudin Hasan
Sumber: Humas
Komentar