AARS Seriusi Konflik Tata Batas Bunaken Kepulauan

A-TIMES.ID, MANADO — Permasalahan tata batas di Bunaken Kepulauan, jadi fokus utama Walikota Manado, Andrei Angouw (AA) dan Wakil Walikota, dr Richard Sualang (RS), pada rapat teknis lanjutan yamg digelar Rabu (7/7) kemarin di ruang Tolu, Kantor Walikota Manado.

Turut hadir dalam rapat teknis tersebut Sekot Manado, Micler Lakat, Asisten II Pemerintah Provinsi, Praseno Hadi, Inspektorat Kota Manado, Atto Bulo, perwakilan Dinas Pariwisata Provinsi, dari perwakilan Taman Nasional Bunaken, perwakilan Balai Pengawasan kawasan Hutan (BPKH), BPN, serta Camat dan Lurah se-Kota Manado ikut membahas tentang pengelolaan dan pengawasan Hutan Lindung.

banner 728x90 banner 728x90 banner 728x90

Asisten II Pemprov Sulut, Praseno Hadi, mengatakan bahwa soal Pembuatan Peta dan peruntukan tanah untuk Taman Nasional Bunaken harus diperjelas.

Berita Terkait:  Bank Prismadana Jalin Kerjasama dengan Pemkot Bitung

“Demikian juga koordinasi antar kewenangan termasuk apa yang akan dilakukan oleh Dinas Pariwisata, PUPR, Bagian Aset, Bagian Pemerintahan termasuk instansi terkait lainnya seperti Dinas Kehutanan, BPN dan lain-lain dilokasi tersebut,” terangnya.

Sementara walikota Andrei Angouw menegaskan hal penting dilakukan pada tahap awal adalah penuntasan tata batas.

“Mengenai tata batas ini setelah dilaksanakan memunculkan beberapa pertanyaan antara lain bagaimana dengan hak kepemilikan warga atas tanah tersebut, Juga tanah yang masuk dalam kawasan konservasi yang sudah dimiliki warga,” jelasnya.

Lanjutnya, semua dibahas dan dicari solusi agar tidak merugikan masyarakat tapi konservasi tidak dirusak karena adanya pemukiman.

Berita Terkait:  Walikota Manado: Jangan Buang Sampah Sembarangan

“Makanya soal Tanah dan lokasi yang sudah bersertifikat juga menjadi bahasan menarik. Kita fokus Tata Batas dan pembentukan Panitia Tata Batas segera dilakukan, hal-hal lain yang muncul kemudian nanti disikapi selanjutnya,” ujar Bendahara DPD PDIP Sulut ini.

Ditambahkan Wawali, Richard Sualang, bahwa dalam sosialisasi kepada masyarakat perlu bahasa komunikasi yang tepat, sederhana dan dapat dimengerti .

“Narasi kepada masyarakat harus dibuat sedemikian rupa supaya bisa dipahami dan tidak membuat ketersinggungan masyarakat,” tutup Wawali. (***)

Peliput/Editor: Saleh Nggiu
Layout: Syamsudin Hasan

Komentar