oleh

Ketua PGRI Gorontalo Wacanakan Penggabungan SD dan SMP

A-TIMES,KABGOR – Ketua PGRI Kabupaten Gorontalo, Prof.Fory Naway menyampaikan pokok -pokok pikiran PGRI terhadap rencana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo dalam melakukan pengintegrasian pendidikan dasar.

Pokok pikiran itu disampaikan pada FGD pencapaian program wajib belajar 9 tahun melalui integrasi pendidkan dasar di Kabupaten Gorontalo, selasa (14/12/2021). Menurut Fory Naway, PGRI Kabupaten Gorontalo memandang bahwa rencana melakukan penggabungan SD dan SMP sebagai sesuatu yang rasional untuk melakukan efektivitas dalam pengelolaan pendidikan dasar.

“Selama ini kebijakan Program Wajib Belajar 9 Tahun belum sepenuhnya memberikan hasil yang optimal terutama dalam perbaikan layanan pendidikan sehingga perlu dimaksimalkan melalui kebijakan baru yang sifatnya melengkapi dan menyempurnakan kebijakan yang sudah ada,” ungkap Fory Naway.

Berita Terkait:  Kecamatan Pulubala Menuju Kawasan Industri di Provinsi Gorontalo

Lanjut Fory, angka lama belajar siswa secara nasional belum mengalami perubahan secara signifikan. Rata-Rata lama belajar Siswa Secara Nasional tahun 2020 Rata 8,48 dan tahun 2021 rata-ratanya 8,54. (setara dengan siswa kelas 3 SD) (data BPS, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 1989 pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan semua warga negara indonesia yang berusia 7 – 12 tahun dan 12 – 15 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di SD dan 3 Tahun di SMP, namun dalam faktanya secara nasional angka putus sekolah masih cukup tinggi.

Berita Terkait:  Presnas Center Ziarahi Makam Pejuang Provinsi Gorontalo

Angka putus sekolah secara nasional mengalami peningkatan 10 kali lipat dibandingkan sebelum pandemi covid 19. Angka putus sekolah biasanya hanya 0,1% -0,2% tapi sekarang mengalami peningkatan menjadi 1,12 % “Jika rencana penggabungan SD dan SMP dilakukan maka perlu dilakukan koordinasi dengan Kementerian pendididkan dan Kebudayaan RI terkait dengan pengaturan penerbitan ijazah dan pengaturan manajemen sekolah,” tandasnya.(***)

Editor   : Amrain Razak
Layout  : Syamsudin Hasan
Sumber : Humas

Komentar

Rekomendasi Berita