Peliput/Editor: Lily Paputungan
A-TIMES, MANADO–Tidak adanya keterwakilan perempuan di Bawaslu Sulut, diseriusi aktifis perempuan yang tergabung dalam Gerakan Perempuan Sulawesi Utara (GPS). Selasa (9/8/2022) secara resmi GPS melayangkan surat ke Bawaslu RI sebagai bentuk protes tak diakomodirnya perempuan di Bawaslu Sulut.
Dalam surat yang ditandatangani oleh Koordinator GPS, Ruth Ketsia Wangkai MTh, dengan rinci menyayangkan hasil keputusan Tim Seleksi Calon Anggota Bawaslu Sulut yang bernomor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara No: 031/PGMN-TIMSEL/VIII/2022, tertanggal 2 Agustus lalu.
“Kami sangat kecewa dengan hasil tersebut, karena sama sekali tidak mempertimbangkan keterwakilan perempuan. Enam orang calon yang lolos semuanya laki-laki,” tutur Ruth didampingi aktifis lainnya Vivi George.
Dijelaskan dalam isi surat resmi tersebut, keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara Pemilu sudah diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Pasal 10 ayat (7) dan Pasal 92 ayat (11), dan ini harusnya menjadi dasar pertimbangan bagi penguatan demokrasi yang berperspektif gender.
GPS menilai dengan tidak adanya keterwakilan perempuan dalam keanggotaan Bawaslu Sulut, jelas merupakan sebuah kemunduran. Mereka juga mempertanyakan Bawaslu sebagai lembaga pengawas proses pemilu akan mewajibkan partai-partai politik melaksanakan afirmasi keterwakilan perempuan 30%, sementara Bawaslu sendiri tidak memiliki keterwakilan perempuan.
GPS meminta kepada Bawaslu RI untuk konsisten mencantumkan secara eksplisit ketentuan 30% keterwakilan perempuan ke dalam mekanisme perekrutan anggota Bawaslu baik ditingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang.
“Kedepan kami minta Bawaslu konsisten mencantumkan syarat 30 persen keterwakilan perempuan,” tandas Wangkai dan Vivi.(***)
Komentar