A—TIMES,MANADO– Wakil Gubernur Sulawesi Utara dr Victor Mailangkay menegaskan instrumen utama kita dalam menarik investasi adalah kemudahan berusaha. Dalam kaitan ini, ia memberikan perhatian khusus dan tegas perihal operasional
Mal Pelayanan Publik (MPP). MPP adalah wajah pelayanan publik kita. Investor akan melihat keseriusan suatu daerah dari seberapa mudah dan transparan perizinannya. Hal ini ditegasknnua Kamis(21/5/2026) pada agenda
Dedicated Team Meeting (DTM) 2026 yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulut. Data yang ada saat ini di Sulut
baru 9 daerah yang MPP-nya telah beroperasi, yaitu: Manado, Bitung, Bolaang Mongondow, Tomohon, Kotamobagu, Minahasa Utara, Bolmut, Bolsel, dan Sangihe. ” Saya memberikan apresiasi bagi 9 daerah ini. Namun, ini juga berarti masih ada 6 Kabupaten yang belum mengoperasikan MPP. Saya instruksikan kepada 6 Kepala Daerah tersebut untuk segera membentuk dan mengoperasikan MPP tahun ini juga,” pungkasnha. wagub menegaskan MPP bukan sekadar memindahkan meja kerja ke gedung baru, melainkan integrasi layanan antara instansi pusat dan daerah seperti Imigrasi, Pajak, BPN, BPJS, Perbankan, dan Polres dalam satu atap yang berbasis teknologi informasi.
Sejalan dengan itu, kita harus memperkuat aspek Digitalisasi dan Kemudahan Berusaha. Integrasi sistem Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) harus berjalan optimal di setiap daerah. Digitalisasi adalah kunci untuk meminimalisir tatap muka, yang pada gilirannya akan menutup celah pungutan liar (pungli) dan KKN. Saya tegaskan, penyelenggaraan MPP dan kemudahan perizinan akan menjadi rapor utama dan indikator kinerja dalam evaluasi terhadap Kepala Daerah. Hadir pada agenda tersebut kepala Bank Indonesia, bupati Wali kota dan stekhokder terkait lainnya.(*)
Komentar