A—TIMES,BOLTIM—-Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN ) seperti Idul Adha, sejumlah harga komoditas melabung tinggi. Terkait kondisi ini harus ada penguatan Gerakan Pangan Murah untuk memberikan keterjangkauan harga bagi masyarakat melalui prinsip 3 Tepat, yaitu: Tepat Waktu, yakni pada periode potensi kenaikan harga; Tepat Lokasi, difokuskan pada pasar referensi PIHPS (Pusat Informasi Harga Pangan Strategis) dan wilayah dengan tingkat konsumsi atau kepadatan tinggi; serta Tepat Sasaran, menyasar komoditas yang memerlukan intervensi. Hal ini dikatakan kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sulut, Joko Supratikto saat hadir pada High Level Meeting (HLM) TP2DD dan TPID Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Selasa (19/5/2026) yang digelar di aula pemkab Boltim di Tutuyan yang dihadiri Bupati Boltim Oscar Manoppo dan jajarannya.
Selain itu, Kerja Sama Antar Daerah turut .motori Boltim dengan mengidentifikasi pasokan yang menjadi surplus dan defisit guna menekan disparitas harga dan menyalurkan surplus komoditas lokal.
Kemudian, sidak pasar tradisional dan modern, perlu terus digencarkan untuk memastikan ketahanan pasokan & kestabilan harga khususnya di periode peningkatan permintaan. Hal ini dapat dikoordinasikan dengan Satgas Pangan dan Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melakukan pemantauan ketidakwajaran kenaikan harga, gangguan distribusi, dan penimbunan bahan pokok, termasuk BBM dan LPG. d. Lebih lanjut, ekspektasi masyarakat perlu dijaga untuk memastikan masyarakat paham bahwa stok pangan aman dan Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas harga pangan. Joko juga mengajak masyarakat untuk bijak berbelanja dan stop boros pangan sebagai bagian dari pola hidup sehari-hari. ” Harga komoditas beras di Boltim masih tinggi dibandingkan dengan yang ada di Kotamobagu,” kata Joko. Bupati Boltim Oscar Manoppo mengakui menjelang hari raya Idul Adha rata rata harga komoditas memang melonjak tinggi. Hal ini juga dipicu curah hujan yang melanda Boltim dan sekitarnya. Pihaknya melakukan antisipasi dengan menjaga stabilitas harga, menjaga ketersediaan pasokan, menjaga kelancaran distribusi, serta memperkuat komunikasi efektif antara pemerintah pusat dan daerah maupun antar wilayah.(*)
Komentar