A-TIMES,MANADO — Wagub Sulut Steven Kandouw atas nama Gubernur Olly Dondokambey mengingatkan beberapa poin penting pada Rapat Koordinasi dan Evalusi (Rakorev) Tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Lingkungan Pemprov Sulut Rabu(6/7/2022).
Poin penting itu antara lain terkait kinerja pemprov diantaranya adalah rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021 hingga soal integritas.
“Arahan pak gubernur, penyelesaian catatan-catatan dari BPK untuk perangkat daerah di lingkup Pemprov Sulut,” ungkap Wagub Kandouw kepada sejumlah wartawan usai mementau vaksinasi Rubella. Poin berikutnya kata Wagub, penghematan anggaran.
“Yang kedua, ikhtiar mengadakan penghematan agar kita memperkecil defisit karena kita ada defisit, mau tidak mau berusaha diperkecil sebelum APBD Perubahan,” tuturnya.
Masalah selanjutnya, terkait dengan identifikasi mandiri. “Ternyata masih belum 100 persen PNS dan THL kita. Karena digital goverment ini harus dioptimalkan,” tegasnya.
Terkait dengan jabatan fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemprov Sulut, kata Wagub hingga kini masih belum selaras.
“Keempat tentang keseragaman jabatan fungsional dan nomenklatur di OPD. Itu mau tak mau harus. Nanti kita pusing kalau masing-masing OPD lain-lain jabatan fungsionalnya dan tupoksinya,” tuturnya.
Kandouw menambahkan pemerintah provinsi menolak penghapusan THL, ada wacana ditunda tahun 2025. Tetap kita harus antisipasi khususnya BKD atas arahan pak gubernur dibuat simulasi bagaimana sekiranya apabila harus diterapkan penghapusan THL ini.
Terakhir, wagub kembali mengingatkan tentang integritas dan akuntabilitas. “Mutlak ini harus diingatkan terutama eselon II harus jadi contoh ke bawah karena jujur masih ada saja saya dapat informasi tentang integritas eselon II diragukan,” tegasnya.(rin/*)
Peliput : Lily Paputungan
Layout : didit
Komentar