A–TIMES,BOLMUT–Kenaikan harga beras menjadi salahsatu pemicu inflasi di semua daerah termasuk kabupaten Bolaang Mongondow Utara(Bolmut).
Terkait meredam inflasi kantor Bank Indonesia perwakilan Sulut bersama Pemkab Bolmut Rabu(30/7/2025) menggekar High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Rapat dipimpin Bupati Bolmut, Dr. Sirajudin Lasena, SE, M.Ec.Dev, dihadiri Kepala Perwakilan BI Sulut, Joko Supratikto, perangkat daerah, serta unsur teknis TPID–TP2DD.
Peetemuan ini menjadi ajang penguatan sinergi kebijakan guna menjaga stabilitas harga sekaligus mempercepat digitalisasi keuangan daerah.
Lasena mengungkapkan peran padi sebagai komoditas utama ekonomi Bolmut. Namun, ia mengaku prihatin karena harga beras belum sepenuhnya terjangkau masyarakat.
Pihakanya sudah menyalurkan 107 ton beras dari hasil panen 235 hektare lahan di dua desa. Disisi lain, digitalisasi daerah menunjukkan progres pesat. Pada 2024, Bolmut meraih status Digital dari Satgas P2DD, dengan seluruh belanja daerah berbasis non-tunai.
Lasena juga mengingatkan arah pembangunan ekonomi tak bisa dilepaskan dari digitalisasi keuangan dan pengendalian inflasi.” Digitalisasi bukan sekadar modernisasi sistem, melainkan fondasi krusial dalam membangun tata kelola fiskal yang transparan, efisien, dan mampu mendorong peningkatan penerimaan daerah secara berkelanjutan,” pungkasnya.
Ia menegaskan inflasi yang terkendali adalah kunci kesejahteraan karena terkait langsung dengan daya beli masyarakat. Dengan sinergitas TPID-TP2DD dan Satgas.
Ia juga menekankan Satgas pangan daerah melalui operasi pasar, distribusi pangan, kerja sama antar daerah, dan penguatan kelembagaan lokal.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Utara menyampaikan apresiasi atas komitmen Pemkab Bolmut dalam mendorong transformasi digital dan menjaga stabilitas harga, terutama di tengah tekanan ekonomi global dan domestik.
Menurutnya, sinergi antara kebijakan pusat dan daerah menjadi semakin relevan, khususnya dalam menjembatani tujuan pembangunan jangka menengah daerah dengan inisiatif strategis nasional seperti Program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).(*)
Komentar