A–TIMES,MANADO–Kolaborasi adalah kunci penguatan ketahanan pangan di Sulampua. “Melalui sinergi peningkatan produksi, efisiensi distribusi, dan dukungan digitalisasi, kita jaga harga pangan tetap stabil, inflasi terkendali, dan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.”Hal ini disampaikan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Ricky P. Gozali, dalam Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Sulampua 2025, di Manado (27/10/2025) diaul Bank Indonesia Perwakilan Sulut. Acara ini diikuti oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Gubernur dan Biro Ekonomi se-Sulampua, Badan Pangan Nasional serta Perum Badan Urusan Logistik.
Deputi Gubernur Ricky mengapresiasi kolaborasi erat seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dalam menjaga inflasi nasional di level 2,65% (yoy) pada September 2025. Ia menekankan pengendalian inflasi pangan tidak hanya berkaitan dengan stabilitas harga, tetapi juga erat dengan kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah yang sebagian besar pengeluarannya digunakan untuk pangan. Di tengah tekanan inflasi pangan bergejolak di Sulampua yang tercatat masih tinggi disebabkan oleh gangguan pasokan akibat kendala cuaca dan serangan hama, Ricky mengajak seluruh pihak memperkuat pelaksanaan Gerakan Pasar Murah (GPM) dan Operasi Pasar dengan prinsip “Tiga Tepat” tepat lokasi, tepat sasaran, dan tepat waktu. Melalui prinsip ini, intervensi pengendalian harga akan semakin efektif, terutama komoditas strategis seperti beras, cabai merah, bawang merah, dan ikan segar. Selain itu, percepatan distribusi intra dan antarwilayah melalui Kerja Sama Antar Daerah (KAD) terus diperkuat guna memastikan pasokan mencukupi, khususnya di wilayah kepulauan dan pegunungan yang rawan gangguan logistik. Ricky menyampaikan seluruh agenda tersebut disinergikan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), selaras dengan upaya menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan, didukung oleh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan pelaku usaha lokal sebagai penguat rantai pasok daerah.
Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, menegaskan pentingnya memperkuat sinergi yang telah terjalin agar pengendalian inflasi dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. “Pengendalian inflasi merupakan tanggung jawab bersama dari provinsi hingga kabupaten/kota se-Sulampua. Dengan peran Sulawesi sebagai lumbung pangan Kawasan Timur Indonesia, TPID dapat proaktif memetakan wilayah surplus dan defisit serta memperkuat kerja sama antar daerah melalui skema business-to-business (B2B) untuk meningkatkan efisiensi distribusi.”, pungkas Gubernur. Ia menambahkan, Koperasi Wale Tani Mapalus di Sulawesi Utara telah berhasil menyalurkan hasil panen langsung ke Perusahaan Umum Daerah (PUD). Model kemitraan rantai pasok hulu–hilir di Sulawesi Selatan juga telah berjalan menghubungkan kelompok tani, UMKM, dan ritel modern sebagai bentuk nyata sinergi pemerintah dan pelaku usaha. Langkah nyata ini dapat dicontoh lebih luas agar pengendalian inflasi Sulampua semakin dirasakan. GNPIP Sulampua 2025 menjadi penutup rangkaian GNPIP regional tahun 2025, setelah sebelumnya diselenggarakan di Jawa, Sumatera, Balinusra, dan Kalimantan. Kegiatan dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi TPIP–TPID se-Sulampua, yang dipimpin oleh Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan. Ferry menekankan efisiensi logistik distribusi pangan menjadi kunci penguatan ketahanan pangan serta stabilisasi harga dan pasokan di wilayah kepulauan. Upaya tersebut ditempuh antara lain melalui penyediaan fasilitas ongkos angkut dan subsidi angkutan udara untuk mempercepat distribusi pangan ke wilayah terpencil dan sulit dijangkau.(*)
Komentar