Heran, Baru 4 Bulan Terbentuk, KONI Akui Orado Induk Cabor Domino, PB Pordi Lakukan Langkah Hukum

Lebih khusus para pengurus domino yang tergabung di PB Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (Pordi).

Pordi pantas kecewa. Pantas marah. Lantaran keputusan KONI pusat yang mengesahkan cabor domino berinduk bukan PB Pordi. Tapi di PB Orado di

Forum Rakernas.

“Kita PB Pordi sudah terbentuk sejak 6 tahun lalu. Telah ada pengurus di semua Provinsi dan kabupaten kota di Indonesia.

Anehnya KONI mengesahkan induk cabor domino, pengurus yang baru 4 bulan terbentuk,”tandas Ketua Umum PB Pordi melalui rilis Dr Hi Andy Jamaro Dulung dan Sekjen Prof Dr Mansyur Rahmat.

Jamaro dan PB Pordi yang mendapat dukungan Pengprov Pordi dan pengda se Indonesia tidak mau pasrah.

Di hari yang sama, mantan anggota DPR RI langsung bersikap menolak hasil rakernas.

Dalam rilis berisi 9 poin tuntutan,

Ada kecurigaan oknum pengurus KONI bersekongkol jahat.

Keputusan rakernas

inprosedural, bertentangan dengan AD/ART. Keputusan sangat prematur.

Salah satu persyaratan jadi anggota KONI lama berdirinya cabor.

Juga SK pengesahan dari Kemenkum HAM.

“Kami telah masukkan berkas dan audiens dengan pengurus KONI pusat bidang hukum. PB Pordi pada tahun 2022 telah dapat SK Menkumham. Untuk dapat SK Kemenkum HAM setelah kami dapat surat rekomendasi dari KONI pusat,”ujarnya.

Jamaro dan PB Pordi bersikukuh menolak . Mereka menduga oknum KONI pusat termasuk salah satu menteri yang ada di belakang permainan ini.

Keputusan

PB Pordi akan mengambil langkah hukum. Akan menggugat keputusan rakernas ke pengadilan.

Pengurus Pengprov Sulut mengatakan dukungan moral ke PB Pordi.

Mereka mendorong PB Pordi gugat di PTUN  keputusan yang prematur. Mereka juga mendorong PB Pordi adukan ke DPR RI dan mengadukan salah satu menteri ke Presiden Prabowo yang merusak sendi sportivitas olahraga domino.

“PB Pordi sudah mantap. Kami siap mendukung senua langkah PB Pordi,”kata Ketua Pengprov Pordi Sulut  Rivai Adam SE dan Sekum Mazhabullah Ali SH.(las)