oleh

HARI PERTAMA KERJA TAHUN 2022, AWAS, ASN – PPPK DILARANG BOLOS

A-TIMES,JAKARTA – Hari pertama ngantor di tahun baru 2022, seluruh pejabat ASN atau PPPK diwanti-wanti untuk tidak bolos kerja. Semuanya wajib hadir dan ikut apel pagi.

Peringatan itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo, melalui surat terbarunya. Isi surat tersebut meminta seluruh instansi pemerintah melaksanakan apel pagi setiap hari Senin secara rutin.

Hal tersebut berlaku mulai awal tahun 2022 “Diimbau agar instansi pemerintah menyelenggarakan apel pada hari Senin pagi setiap minggunya terhitung sejak hari pertama kerja di tahun 2022, yaitu Senin, 3 Januari 2022,” bunyi surat tersebut yang ditandatangani Menteri Tjahjo pada 30 Desember 2021.

Berita Terkait:  Ganjar, Anies Menjauh, Prabowo Ketiga

Melalui surat tersebut, Menteri Tjahjo menyampaikan pelaksanaan apel pagi dimaksudkan untuk memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta pengabdian terhadap negara dan rakyat Indonesia.

Selain itu, juga untuk menumbuhkan disiplin bagi pegawai aparatur sipil negara (ASN). Adapun pelaksanaan apel pagi tersebut diikuti seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan kantor masing-masing instansi pemerintah.

Menteri Tjahjo mengatakan kegiatan apel bisa secara fisik dan virtual. Pelaksanaan apel, terutama apel fisik, wajib memperhatikan jumlah peserta, jarak aman, protokol kesehatan, serta perkembangan kasus Covid-19 di wilayah kantor instansi pemerintah.

Karena pelaksanaan apel dilakukan secara fisik dan virtual, maka apel pun turut diikuti seluruh pejabat dan pegawai Sehingga, ASN baik PNS maupun PPPK yang melaksanakan tugas kedinasan di kantor (work from office/WFO) maupun di rumah (work from home/WFH) bisa tetap mengikuti pelaksanaan apel pagi setiap minggunya.

Berita Terkait:  Tak Ada Open House dan Pesta Kembang Api

Dalam suratnya Menteri Tjahjo juga meminta agar pelaksanaan apel ini tidak mengganggu pelayanan publik.  Surat imbauan MenPAN-RB mengenai apel pagi ini menindaklanjuti surat yang sebelumnya telah dikirimkan pada 14 Juni 2021 mengenai hal yang sama. Adapun surat ini ditujukan kepada seluruh instansi pemerintah, mulai dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah. (***)

Editor   : Amrain Razak
Layout  :  Syamsudin Hasan
Sumber : JPNN.com

Komentar

Rekomendasi Berita