Kamaru: Kepala SKPD Malas Susun Renstra

A-TIMES.ID, BOLSEL — Kritik pedas disampaikan Bupati Bolsel Iskandar Kamaru, untuk para Kepala SKPD di lingkungan Pemkab Bolsel. Pasalnya, para pimpinan instansi dianggap kurang atau bahkan tidak berperan sama sekali dalam proses penyusunan Rencana Strategi (renstra) OPD-nya, yang sementara bergulir.

Kritik plus sindiran itu disampaikan bupati ketika menutup kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP) di lingkungan Pemkab Bolsel yang dilaksanakan di Aula Kantor Bupati, Kompleks Perkantoran Panango pada Kamis (22/04), menyindir para pimpinan OPD.

banner 728x90 banner 728x90 banner 728x90

“Saya minta Kepala Perangkat Daerah agar mampu memimpin dalam penyusunan Renstra. Bukan hanya menyerahkan semuanya kepada Kasubag Program dan Pelaporan, karena yang dipercayakan untuk menjabarkan visi dan misi Bupati dan Wabup (wakil bupati) adalah Kepala Perangkat Daerah,” tutur Bupati Iskandar.

Berita Terkait:  Walikota Bitung Ikuti Tatap Muka Virtual dengan Kemendagri

Tidak hanya itu, Top Eksekutif Bolsel ini juga meminta Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) sebagai perangkat daerah yang menangani perencanaan daerah agar benar-benar memperhatikan kualitas dokumen Renstra yang dibuat oleh perangkat daerah.

“Termasuk memperhatikan program lintas perangkat daerah. Misalnya penanganan stunting, pengentasan kemiskinan, dan pemulihan ekonomi pasca pandemi,” sahut pasangan Wakil Bupati (wabup) Deddy Abdul Hamid ini.

Di sisi lain, Bupati Iskandar menegaskan bahwa peringkat atau penghargaan yang diperoleh selama ini, seperti nilai B untuk SAKIP maupun WTP untuk pengelolaan keuangan daerah dan lainnya, bukanlah tujuan akhir.

“Sebab yang terpenting adalah kesejahteraan masyarakat Bolsel,” tegasnya.

Sementara itu, terkait PermenPAN-RB nomor 26 Tahun 2020 tentang pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP, Bupati perintahkan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah dan jajaran untuk segera lakukan pembenahan, mengambil langkah-langkah korektif pada masing-masing unit kerja sehingga apa yang menjadi tujuan dari pelaksanaan reformasi birokrasi serta visi misi pemerintah daerah bisa segera terwujud.

Berita Terkait:  Vaksinasi Minut Sepi Peminat, Legislator Sindir Pemerintah

Sekadar informasi, kegiatan Bimtek ini merupakan program kerja dari BPKP perwakilan Provinsi Sulut yang menjadikan Kabupaten Bolsel sebagai Lokus dalam penguatan akuntabilitas kinerja di Provinsi Sulut Tahun 2021.

Turut hadir dalam penutupan Bimtek ini Asisten 3 Rikson Paputungan MPd, para Kepala Perangkat Daerah, Sekretaris dan Kasubag Program Pelaporan se-Kabupaten Bolsel. (*)

Editor: Idham Malewa
Layout: Syamsudin Hasan
Sumber: Radar Manado

Komentar