A-TIMES.ID, JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jambi periode 2014-2019 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2017-2018.
Mereka ialah Fahrurrozi, Arrakhmat Eka Putra, Wiwid Iswhara, dan Zainul Arfan.
“Mencermati fakta-fakta persidangan serta didukung bukti permulaan yang cukup sehingga KPK menaikkan ke penyelidikan dan kemudian pada 26 Oktober 2020 ditingkatkan ke penyidikan dengan menetapkan para tersangka,” ujar Direktur Penyidikan KPK, Setyo Budiyanto, dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Kamis (17/6).
Setyo menuturkan keempat tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
Kasus ini diawali dengan kegiatan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 28 November 2017 lalu. Dalam perkembangannya, KPK mengungkapkan bahwa praktik uang ‘ketok palu’ tidak hanya terjadi untuk pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2018 saja, tapi juga terjadi sejak pengesahan RAPBD 2017.
Para tersangka menerima suap dengan nominal berbeda-beda. Fahrurrozi dan Zainul Arfan menerima sekitar Rp375 juta, sementara Arrakhmat Eka Putra dan Wiwid Iswhara menerima sekitar Rp275 juta.
Setyo mengatakan, demi kepentingan penyidikan pihaknya menahan para tersangka untuk waktu 20 hari pertama terhitung sejak 17 Juni hingga 6 Juli 2021.
Dalam perkara ini, lembaga antirasuah telah menetapkan 18 tersangka dan saat ini telah diproses hingga persidangan. Adapun para pihak yang diproses hukum tersebut terdiri dari Gubernur Jambi Zumi Zola, pimpinan DPRD Jambi, pimpinan Fraksi DPRD Jambi, dan pihak swasta. (***)
Editor: Amrain Razak
Layout: Syamsudin Hasan
Sumber: Tempo
Komentar