Sinkronisasi Pembangunan Daerah, Bupati Iskandar Serius Ikut Musrenbang RKPD Sulut 2026

A-TIMES, BOLSEL- Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi

Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2026 amat penting untuk kabupaten/kota.

banner 728x90

Bupati Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) Hi Iskandar Kamaru ikut menyimak Musyawarah RKPD Provinsi Sulut  di  Hotel  The Sentra, Manado, Rabu (23/05/2025).

Kehadiran Bupati Bolsel Iskandar Kamaru menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam mendukung arah pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan di tingkat provinsi.

Acara ini secara resmi dibuka oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Bapak DR. Viktor Mailangkay, SH, MH,. Wagub yang membacakan sambutan Gubernur Sulawesi Utara. menyampaikan bahwa forum Musrenbang merupakan forum yang sangat strategis dalam upaya menyelaraskan rencana pembangunan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional, sebagaimana tertuang dalam visi RPJMD Sulut 2025–2029, yaitu “Menuju Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.”

Berita Terkait:  Bupati Iskandar Simak Rakor Pemberantasan Korupsi KPK

“Tentunya tma RKPD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Tahun 2026 adalah “Penguatan Sumber Daya Manusia, Agrobisnis, dan Pariwisata yang Didukung oleh Regulasi dan Inovasi,” yang akan diwujudkan melalui delapan prioritas pembangunan daerah”, ucap Wakil Gubernur Sulut.

Viktor juga menekankan pentingnya sinergitas dan kerjasama yang selaras antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Utara, para pemangku kebijakan agar seluruh tujuan pembangunan dapat dicapai secara optimal dan berkelanjutan.

Berita Terkait:  Mewakili Bupati, Sekda Bolsel Buka Forum Perangkat Daerah

“Mari kita jadikan musrembang ini tidak sebatas formalitas tapi menjadi forum untuk menyatukan pendapat dan komitmen bersama dalam membangun Sulut”,tegasnya.

Sebagai informasi, Musrenbang RKPD ini juga turut dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), para Bupati dan Wali Kota se-Sulawesi Utara, anggota DPD RI, Ketua dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, anggota DPRD kabupaten/kota se-Sulawesi Utara, Tim Pengusun, Organisasi Vertikal dan para tokoh masyarakat.(hen)

Komentar