Catatan: Hi Abid Takalamingan SSos, MHum (praktisi perbankan)
SELANG akhir januari atau sekira awal Februari 2025 saya pernah menuangkan catatan seputar bank PT Bank Sulut Gorontalo (BSG). Catatan pendek itu berjudul “Diskusi Lembaga Keuangan Bank”. Dibagi dalam dua catatan secara bersambung dengan sub judul “Isu Seputar BSG dalam Komposisi Baru”.
Sejatinya tulisan bersambung itu untuk merespon diskusi liar di beberapa platform media sosial dalam jaringan (daring) atau luar jaringan (luring) seputar konstalasi pengurus baru BSG di di era gubernur Yulius Selvanus Komaling (YSK), yang menggantikan gubernur Olly Dondokambey yang menjabat selama dua periode.
Tulisan itu juga bermaksud untuk memberikan gambaran bahwa sebenarnya soal suksesi kepengurusan BSG bukan soal sederhana dan menjadi satu-satunya isu penting yang harus menjadi perhatian dalam pengelolaan BSG.
Ada hal hal lain lebih strategis. Saya membaginya dalam tiga isu penting. Ketiganya saling terhubung satu dengan lainnya yakni soal pemenuhan modal inti, RKUD dan Suksesi Kepengurusan itu sendiri.
Deskripsi itu untuk memberikan perspektif lebih luas kepada teman-teman yang berdiskusi. Juga bahan masukan bagi stakeholders agar resiko-resiko yang akan mengancam stabilitas BSG bisa dimitigasi karena ini adalah soal lembaga keuangan yang memiliki prinsip-prinsip lebih ketat di antaranya dikelola secara prudent/hati-hati dan berbasis pada mitigasi setiap resiko yang mungkin hadir dalam setiap keputusan apalagi pada skala RUPS dan RUPS-LB.
Khusus seputar isu suksesi kepengurusan saya juga memberikan beberapa catatan yang harus menjadi perhatian terutama bagi pemegang saham pengendali (PSP) dalam hal ini Gubernur Sulut terkait aspek keterwakilan dua pemerintahan Sulut dan Gorontalo. Skala lokal Sulut elemen etnik di tiga wilayah besar (Bolmong Raya, Minahasa Raya, dan Kepulauan Nusa Utara) serta objektivitas kekuatan politik yang semuanya harus menjadi pertimbangan agar resiko yang timbul dapat diminimalisir.
Saya mencontohkan walaupun Gubernur YSK diusung Partai Gerindra dengan koalisi multipartai pendukung tapi sejatinya PDIP masih menguasai 9 kab/kota dari 15 kab/kota di Sulawesi Utara.
Tentu saja bukan wilayah tulisan ini untuk menggugat keputusan RUPS atau RUPS-LB tapi tulisan ini hanya untuk menekankan kembali bahwa memang mengambil keputusan bagi BSG dari seorang Pemegang Saham Pengendali (PSP) bukan hal mudah karena begitu tingginya potensi konflik kepentingan yang menyertainya, dan apa yang terjadi dalam RUPS/LB di kantor pusat BSG pada rabu, 9 April 2025 menyisakan catatan bahwa ada fakta berupa aksi walk out para pemegang saham dari Gorontalo yang berlanjut dengan pernyataan sikap yang disiarkan lewat media sosial oleh para pemegang saham.
Aksi walk out dikarenakan tidak ada satupun representasi/keterwakilan Gorontalo dalam komposisi komisaris yang ditetapkan dalam RUPSLB yang digelar di kantor pusat BSG.
Dari berbagai komentar para kepala daerah seperti Wali Kota Gorontalo Adhan Dambea, Bupati Gorontalo Sofyan Puhi dan Bupati Boalemo Rum Pagu ada terekam bahwa mereka tidak dianggap dan disepelekan sehingga sebagian mengancam akan keluar dari BSG dan menarik RKUD dari BSG dan bahkan berencana membangun bank sendiri berpisah dari BSG.
Resiko ini sebenarnya pada dua tulisan saya sebelumnya sudah saya gambarkan dan mudah-mudahan saja itu hanya sampai pada ancaman dan tidak benar-benar terjadi, karena kalau sampai terjadi akan menjadi tsunami bagi kehidupan BSG “torang pe bank” kedepan dan tentunya juga akan mengakhiri seluruh hubungan kebersamaan antara Sulut dan Gorontalo setelah Gorontalo secara administrasi pemerintahan berpisah pada tahun 2001 dari Sulawesi Utara karena telah membentuk provinsi sendiri.
Sekali lagi apa yang terjadi pada RUPS dan RUPSLB kemarin dengan aksi walk out oleh semua perwakilan pemegang saham dari wilayah Gorontalo baru pertama kali terjadi dalam sejarah RUPS/LB BS maupun BSG dan itu juga adalah RUPS/LB yang pertama kali dihadiri dan dipimpin oleh Gubernur YSK dan menjadi ujian pertama bagi YSK dalam mengelola konflik kepentingan.
Saya kira ada tiga kemungkinan yang akan dilakukan oleh YSK terhadap residu dari RUPSLB 2025 dalam kapasitasnya sebagai PSP.
Pertama ; YSK akan mempertahankan hasil RUPSLB saja dengan menghadapi segala konsekwensi serta resiko yang akan dihadapi BSG kedepan.
Kedua ; YSK akan berinisiatif untuk mengadakan RUPSLB kembali untuk mengakomodir aspirasi pemegang saham dari wilayah Gorontalo dengan resiko harus ada salah satu dari lima komisaris yang baru ditetapkan untuk diganti dengan representasi Gorontalo.
Ketiga ; YSK akan bernegosiasi agar BSG tetap eksis dimana Gorontalo tetap menjadi bagian dari padanya dengan memberikan opsi-opsi untuk menyelamatkan muka para pemegang saham dari wilayah Gorontalo. Apa bentuknya ? kita tidak tau.
Kita hanya bisa menduga-menduga dan memberikan masukan sebagai bagian dari keprihatinan masyarakat agar Sulut semakin hebat dan maju tapi sepenuhnya terserah pada mereka yang hari ini diberikan kepercayaan dan mandat terutama YSK sebagai Gubernur defenitive dan PSP BSG.
Sebab, bersikap hanya menjadi penonton pada residu yang tersisa dari RUPSLB 2025, masa bodoh, pesimis, atau sekedar bertepuk tangan dan menyumpahi juga bukan ciri warga masyarakat yang kontributif.
Pilihan- pilihan dapat kita perkirakan tapi mana yang akan diambil itu ada pada mereka, kita tunggu saja. Wallahu’alam.
13 Syawal 1446H
Dari Kampung Talawid-Sangihe.
Komentar