PROAKTIF: Sosialisasi program 3 juta rumah dipemprov Sulut dihadiri gubernur Yulius Selvanus dan lainnya (*)
A–TIMES,MANADO–Program 3 juta rumah presiden Prabowo Subianto terus digenjot. Sulut menjadi daerah pertama pelaksanaan Rapat Koordinasi Sosialisasi Program 3 Juta Rumah Presiden RI ini Rabu(17/4/2025). Rakor itu dilaksanakan di Rumah Dinas Gubernur Sulut, Yulius Selvanus dengan mendatangkan langsung Direktur Jenderal (Dirjen) Perumahan dan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Republik Indonesia (RI), Dr Drs Imran MSi MA. Imran menjelaskan berdasarkan survei Badan Pusat Statistik (BPS) atau Susenas tahun 2023, backlog perumahan secara kuantitatif mencapai 9,9 juta dan kualitatif 26,9 juta rumah tangga. Ada 4,5 juta rumah tangga yang menghadapi kedua jenis backlog ini.” Mereka tidak memiliki rumah maupun tidak tinggal di perumahan yang layak,” jelasnya. Program Presiden Prabowo membangun 3 juta rumah di Indonesia itu dipusatkan pada 3 skema yaitu perkotaan, pedesaan, dan pesisir. Masing-masing 1 juta rumah. ” Khususnya dalam mendukung visi dan misi Presiden Prabowo untuk penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat Indonesia, khususnya kepada masyarakat berpenghasilan rendah,” lanjutnya. Ia menegaskan program tersebut bukan rumah gratis yang semuanya dibangun baru, melainkan sebagian direnovasi atau direhabilitasi.” Jangan dikira gratis 3 juta rumah itu ada dibangun baru, ada yang sifatnya renovasi atau rehabilitasi, itu yang dipadukan,” bebernya. Ia mengungkapkan pembiayaan program 3 juta rumah tidak 100 persen berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN), tetapi melibatkan multi stakeholder dan ekosistem yang ada di Indonesia. Stekhokdernya itu mulai dari pusat kementerian dan lembaga, kemudian di pemerintah daerah itu ada pemerintah provinsi, kabupaten/kota sampai di desa-desa,” ujarnya. Ia juga mengatakan bahwa kuota program 3 juta rumah di Sulut, pihaknya masih menunggu usulan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, kemudian dipadukan dengan data yang dikeluarkan oleh BPS yaitu Data Tunggal, Sosial, dan Ekonomi Nasional Tahun 2025.” Kita tunggu ini sampai dengan bulan April usulannya, nanti paling kita akan perpanjang itu mungkin Mei. Nanti semester dua itu udah harus jalan 100 persen, jadi kecepatan kita udah gigi empat, tidak lagi kecepatan gigi tiga,” katanya. Skema “Bangun Baru dan Renovasi/Rehabilitasi” Program 3 Juta Rumah. Ia menguraikan terkait dua skema program 3 juta rumah yang akan didapatkan oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Menurutnya, untuk “Bangun Baru” memakai skema Kredit Pembiayaan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP). Sedangkan “Renovasi/Rehabilitasi” dengan skema Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). ” Untuk bangun baru itu ada skemanya yang namanya itu skemanya KPR FLPP atau kita kenal dulu itu KPR Subsidi. Sedangkan untuk renovasi atau rehabilitasi itu ada namanya Bantuan Stimulan Prumahan Swadaya (BSPS),” urainya,” Jadi itu nanti ada stimulan yang diberikan untuk per rumah tangga itu Rp20 juta untuk yang di luar Papua, tapi untuk Papua itu Rp40 juta karena apa? Tingkat kemahalannya berbeda,” tambahnya lagi. Pagu anggaran per program untuk pembangunan 3 juta rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman tahun anggaran 2025 senilai Rp3,462 triliun yang dibagi untuk Program Dukungan Manajemen Rp671,05 miliar, Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Rp2,791 triliun (Fisik Rp2,707 triliun, Non Fisik Rp84,17 miliar). KemudianDitjen Kawasan Pemukiman senilai Rp541,60 miliar, Ditjen Perumahan Pedesaan Rp290,28 miliar, dan Ditjen Perumahan Perkotaan Rp1,475 triliun. Gubernur Sulut, Yulius Selvanus berharap program tersebut nantinya dapat mengakomodir kepentingan masyarakat di 15 kabupaten/kota sesuai peruntukannya.(*)
Komentar