Piket Jaga (Perorang) Dewan Sulut Tidak Maksimal

A-TIMES.ID, MANADO — Ketua DPRD Provinsi Sulut Fransiscus Silangen kembali mengeluarkan kebijakan. Terkait piket jaga kantor. Setelah sebelumnya diberikan tanggung jawab perorangan, kini Silangen menginstruksikan jika tiap minggu ada satu komisi yang standby.

“Hari ini rapat rutin tiap tiga bulan. Saya memutuskan rapat tiap tiga bulan supaya lembaga ini bukan autopilot. Yang kita bicarakan adalah masalah yang ditemui tiga bulan berjalan dan program tiga bulan ke depan. Salah satunya mengenai piket jaga,” tutur Silangen.

banner 728x90 banner 728x90 banner 728x90

Diakuinya piket jaga perorangan tidak efektif. “Jadwal tugas jaga belum efektif. Kemarin kita rapat, jaga itu perorangan. Tapi tidak jalan. Jadi sekarang tiap minggu ada komisi yang standby, bertanggungjawab menerima aspirasi dari masyarakat atau daerah lain. Kalau ada 4 komisi, sebulan 1 kali piket selama satu minggu,” tegasnya.

Berita Terkait:  Dewan Sulut Seriusi Catatan BPK Soal BOS-DAK

Silangen pun kembali mengingatkan mengenai fungsi legislasi. “Jadi kita tujuh tahun tanpa perda inisiatif. Sekarang sudah ada dan butuh program sosialisasi perda. Ini program yang baru pertama kali, di daerah lain ada. Tapi di DPRD Sulut baru mau diadakan sekitar bulan Juli nanti,” ujarnya.

Berita Terkait:  Banggar DPRD Sulut Optimis Pemprov Sulut Capai PAD 2021

Silangen memuji kinerja Bapemperda yang dinilainya sangat baik. “Kolaborasi antara Bu Winsu yang sudah berpengalaman di birokrasi dan Pak Melky menghasilkan perda inisiatif. Targetnya tahun ini kita punya 3 perda inisiatif,” urainya.

Silangen menegaskan jika fungsi legislasi sangat penting. “Fungsi pengawasan memang sudah jalan bagus. Tapi jangan lupa dengan legislasi. Ini yang akan kita kebut tahun ini,” tandasnya. (***)

Editor: Idham Malewa
Layout: Syamsudin Hasan
Sumber: Harimanado

Komentar