OLIGARKI MELUMPUHKAN DEMOKRASI

Oleh: Alfian Pola Daini

A-Times.ID- Filsuf Perancis Charles Montesquieu populer dengan ide cemerlang sistem kekuasaan Trias Politica.

Teori ini  ditulis dalam bukunya The Spirit of the Laws (1748).

Trias politica adalah konsep pemisahan kekuasaan negara menjadi tiga cabang yang independen, saling mengawasi di antara ketiganya..

Sistem ini bertujuan mencegah kekuasaan absolut pada satu institusi. Tujuannya untuk menghindari tirani minoritas.

Apa yang diidamkan Montesquieu sulit terwujud dalam praktik sekarang di Indonesia dan negara-negara lain, Penguasa jadi pengusaha, pengusaha jadi pemguasa.

Dalam konteks relasi Triangulasi antara negara pasar dan masyarakat,  kondisi ini menyebabkan Civil Society menjadi lemah dan dilemahkan  kolusi antara negara, para penguasa pasar para pengusaha.

Kasus ini sedang terjadi  di negara kita Dalam konteks trias  politica Montesquieitu itu sudah bertentangan. Dari aspek utama suatu demokrasi. tidak bisa negara, pasar dan masyarakat dikuasai oleh dia lagi dan dia lagi,

Kekuasaan yang dikooptasi pengusaha lama kelamaan berubah oligarki.

Berita Terkait:  Gubernur OD Terima Penghargaan Pena Emas

Oligarki itu maaf” selalu buruk bagi demokrasi tidak ada Oligarki yang demokratis. Mau dimake up kosmetik apapun yang namanya Oligarki itu yang akan bela kepentinganya sendiri dan kelompoknya. tidak mungkin Oligarki membela kepentingan masyarakat.

Sekarang ini sedang gemarnya politik pencitraan. Apakah pemimpin yang benar-benar mencintai masyarakatnya.? Atau pura-pura peduli pada rakyatnya, masuk gorong goronglah, masuk sungai  membuat terharu termasuk saya juga,

Kelihatan pemimpin hebat dan itu harus saya akui.
ada pemimpin sedemikian itu masuk gorong – gorong dan sebagainya. Tapi apa yang terjadi.?

Semua theory dan konsep tidak berlaku lagi, cukup kita lihat dengan kasat mata saja orang-orang yang kita harapkan membawa negeri ini menjadi lebih demokratis justru mereka pion  Oligarki. Saya khawatir. Tapi semoga saya salah menduga, saya senang kalau dugaan saya salah.

Kalau militer ikut berpolitik dan dikuasai oleh Oligarki yang sama, maka tamatlah roh demokrasi di negara

Berita Terkait:  Budaya Kerja Diterapkan Gubernur dan Wagub Raih Penghargaan

Kita tidak perlu baca buku yang banyak banyak. Contohnya Hari ini Jenderal A dimutasi  besoknya diganti kebijakan itu tanda-tanda zaman karena militer itu bukan bagian dari penguasa tapi kemudian militer sudah digiring  ke Oligarki itu akan Sulit. dan kemudian aparat penegak hukum juga ikut ikutan di Intervensi wah” korup berpontensi dan repot untuk dihindari.

Kemudian ini menjadi pertanyaan buat kita semua untuk apa kita belajar seperti ini. Para mahasiswa juga akan bertanya dalam benak mereka, dengan kenyataan saat ini beda dengan apa yang mereka ketahui di bangku kuliah.

Tapi masalah bukan hanya kita tahu saja.dan kemudian setelah kita tahu terus kita buat apa.? Itu masalahnya.!!(***)

 

Komentar