A-TIMES.ID, MANADO – Wacana pemerintah pusat mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baik untuk bahan makanan pokok maupun jasa pendidikan, mengundang reaksi Fraksi Partai Demokrat DPRD Provinsi Sulut. Ketua Fraksi Demokrat, Billy Lombok mengatakan, pihaknya akan meminta Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan.
“Pajak hakekatnya memberi rasa keadilan. Yakni kemakmuran dirasakan oleh semua pihak. Tapi kalau pajak membuat rakyat semakin jauh dari kebutuhan pokoknya, maka ini tidak boleh terjadi. Jangankan rakyat, Tuhan pasti marah,” tegas Lombok yang juga Wakil Ketua DPRD Sulut ini.
Menurut dia, Menteri Keuangan harus mengingat rakyat kecil. “Ibu Menteri sebagai ibu pasti memahami rasa susah ketika keluarga susah,” sindir Sekretaris DPD Demokrat Sulut itu.
Di Sulut, lanjutnya, petani susah dan sedang dicarikan jalan keluar oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sulut Olly Dondokambey-Steven Kandouw. Sehingga harga cengkih dan kopra pun sekarang telah naik.
“Ini sebenarnya gebrakan, terobosan kreatif yang dicari. Tapi, kalau sekarang sembako dan pendidikan benar jadi kena pajak lagi, ibu Menteri Keuangan bisa coba belajar dari pak Gubernur Olly Dondokambey, apa yang menjadi kebutuhan rakyat,” ucapnya.
Menurut Lombok, masih ada jalan keluar berupa pajak lainnya. Dimisalkannya transaksi elektronik, barang mewah dan lain sebagainya.
“Karena, bila kebijakan ini benar diambil, maka rakyat akan cenderung membanding-bandingkan kebijakan satu dengan lainnya. Misalnya penerapan PPNBM mobil 0%, kebijakan terhadap BUMN dan lain sebagainya,” pungkasnya. (***)
Editor: Idham Malewa
Layout: Syamsudin Hasan
Sumber: Harimanado
Komentar