A-TIMES,MANADO — Sejumlah elemen dan aktifis Perempuan di Indonesia termasuk Gerakan Perempuan Sulut (GPS) yang tergabug dalam Jaringan Masyarakat Sipil untuk Advokasi RUU TPKS, untuk All Out mengawal disahkannya RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU-TPKS) untuk disahkan menjadi undang undang.
” Kami terus mengawal RUU TPKS agar secepatnya disahkan menjadi undang-undang. Fakta saat ini kekerasan pada perempuan dan anak semakin memprihatinkan.
Korban kekerasan juga masih sulit mendapatkan akses keadilan karena berbagai kendala daa sisti hukum di Indonesia,” tandas para aktifis perempuan pendeta Ruth Kezia, Lily Djenaan, Vivi George, Jull Takaliung, Jeane Maengkom, Dr Fitri Mamonto dan lainnya, Rabu (8/12/2021). Kelompok aktivis perempuan ini meminta komitmen politik semua fraksi di DPR RI untuk mendukung RUU TPKS.
” Berbagai kebijakan dan aturan hukum yang ada saat ini masih sangat terbatas dan belum mengatur berbagai jenis kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat,” tandasnya.
Sementara itu Rabu(8/12/2021) Mayoritas fraksi menyetujui naskah Rancangan Undang-Undang (RUU) Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi usulan DPR RI dalam rapat pleno.
RUU TPKS telah disepakati untuk dibahas pada tahap selanjutnya. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Supratman Andi Agtas, yang memimpin rapat mengetuk palu persetujuan atas RUU TPKS.
Fraksi PPP menyatakan setuju tetapi dengan syarat karena salah satu alasannya masih tidak sepakat judul RUU TPKS. PPP meminta diubah menjadi RUU Tindak Pidana Seksual. Dengan menghapus kata kekerasan agar bisa mengatur pidana seksual tanpa kekerasan seperti penyimpangan seksual.(*)
Komentar