A-TIMES.ID, MANADO — Menteri Dalam Negeri (Mendagri) baru-baru ini menegur sejumlah kepala daerah karena belum membayar insentif tenaga kesehatan.
Salah satu yang ditegur Mendagri adalah Provinsi Sulut untuk segera realisasikan sisa BOKT 2020 dan segera membayar insentif tenaga kesehatan.
Terkait teguran itu, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulut Billy Lombok memberikan sedikit tanggapannya.
“Kami ingat di awal virus ini mulai masuk, dan kami sangat menyarankan dibangun laboratorium virus yang memadai. Tapi waktu itu dijawab tidak perlu karena tidak ada anggaran,” kata Lombok.
Dia juga menyesali harus ada teguran dari Mendagri hanya karena terkait insentif nakes.
“Ini lagi soal nakes. Padahal sense of crisis itu harus nampak. Benar bahwa pandemi ini global, tapi komitmen kita kan sama, dari segi penganggaran. Regulasi refocusing memang ke arah sana. Ingat lho, ada tanggung jawab alokasi yang dipindahkan dari kebutuhan masyarakat yang lain ke Dinas Kesehatan. Nah, kalau anggaran ada, kemudian nakes yang menjadi ujung tombak penanganan tapi tidak mendapat haknya, hanya dituntut kewajiban, ini sangat tidak masuk akal,” tandasnya.
Ditambahkan Lombok, dalam pandemi ini, tidak ada yang ingin berpolitik. Namun yang dituntut adalah profesionalitas.
“Bukan kewenangan kami mengenai penempatan pejabat, tapi dengan ini kami juga protes keras dengan kinerja (Dinkes) seperti ini. Bahkan dengan DPRD sekalipun komunikasinya tidak jalan,” tegasnya.
Politisi Partai Demokrat ini mencontohkan rumah sakit yang baru sudah duluan cepat fisiknya, tapi belum operasional. Padahal sudah sangat dibutuhkan masyarakat.
“Pak gubernur sudah berupaya mempercepat pembangunannya, tapi tugas pejabat teknis di bawah tidak cepat mengimplementasikan program pak gubernur,” sesalnya. (***)
Editor: Amrain Razak
Layout: Syamsudin Hasan
Sumber: Harimanado
Komentar