A-TIMES,JAKARTA – Dua kandidat Komisioner KPU RI dan Bawaslu asal Sulut 2022 – 2027, Yessy Momongan dan Herwyn Malonda, tampil memukau dalam sesi Fit and Proper Test yang dilaksanakan Komisi II DPR RI. Yessy yang tampil duluan Selasa (15/2), menyentil soal cara menghemat anggaran Pemilu 2024 yang terlampau gemuk yakni mencapai Rp 86 Triliun.
Jumlah ini terpaut jauh bila dibandingkan dengan anggaran pada 2019 yang hanya Rp 25,5 triliun. Penjelasan Yessy Momongan itu disampaikannya saat menjawab pertanyaan Anggota Komisi II dari Fraksi PKS Mardani Ali Sera. Dalam FPT itu, Mardani menanyakan anggaran yang untuk KPU dalam menyelenggarakan Pemilu 2024.
Pasalnya, kata Mardani, anggaran yang diajukan KPU saat ini sebesar Rp86 triliun terlalu jauh membengkak dari anggaran 2019 yang hanya Rp 25,5 triliun. “Pertanyaan saya kalau Mba Yessy bisa meng-exercise, di angka berapa kalau 2019 kan 25 triliun, tiba-tiba sekarang naik ke 86 triliun.
Walaupun saya tahu kalau bahasa Pak Gaus 70 persennya untuk temen-temen KPPS yang mau di UMR-kan. Tetapi saya tetap menantang Mba Yessy coba buat exercise, di angka berapa anggaran kita,” kata Mardani.
Menjawab pertanyaan itu, Yessy menjelaskan pada dasarnya anggaran yang bisa ditetapkan KPU untuk Pemilu 2024 bisa hanya sedikit di atas anggaran pada 2019. Salah satu caranya, kata Yessy, adalah dengan memangkas upah anggota badan ad hoc. Yessy menekankan, upah untuk anggota badan ad hoc tidak seharusnya sesuai dengan UMP.
“Bisa dinaikkan sedikit dari 25 triliun, apa yang harus dipangkas? pertama honorarium badan ad hoc itu yang layak tapi tidak seharusnya dengan angka UMP. Karena ad hoc ini bekerja untuk bangsa dan negara. Ini bukan mencari pekerjaan, ini bukan profit, tapi ada ruang bagaimana berdistribusi terkait dengan nilai sebagai seorang bangsa Indonesia, itu yang penting,” pungkas Yessy yang kini masih menjabat sebagai anggota Komisioner KPU Sulut.
Sementara Herwyn Walonda, kandidat Komisioner Bawaslu RI, dalam FPT lanjutan yang dilaksanakan Rabu (16/2) kemarin, menyentil tentang Pengawasan Pemilu yang Ramah Lingkungan.
Bagi Herwyn, Pemilu tidak hanya sekadar memilih para pemimpin baik di lembaga eksekutif maupun legislatif dari pusat sampai daerah, tetapi juga upaya bersama untuk menjaga lingkungan. “Kita punya tanggung jawab terhadap lingkungan ini.
Pemilu adalah Pemilu yang boleh dikatakan 2 tahun pelaksanaannya, maka kita punya tanggung jawab selama 2 tahun lebih mengembangkan kelembagaan pengawasan pemilu ramah lingkungan,” kata Herwyn.
Salah satu fungsi pengawasan pemilu ramah lingkungan adalah menjaga pohon dari alat peraga atau bahan-bahan kampanye yang selama Pemilu kerap dipasang di pohon-pohon atau tanaman.
“Kita akan sama-sama bekerja melindungi lingkungan, melindungi pohon atau gagasan lain untuk melaksanakan Pemilu ramah lingkungan,” ucapnya. “Ke depan pengawasan Pemilu yang dilakukan Bawaslu harus lebih profesional, akuntable dan ramah lingkungan,” ujarnya.
Ketua Bawaslu Sulut ini juga mengemukakan tentang pengawasan yang inovatif dan kreatif. “Yaitu bagaimana masyarakat sipil juga ikut serta bersama Bawaslu dalam pengawasan partisipatif,” ujarnya mengakhiri.(***)
Editor : Amrain Razak
Layout : Didit
Data : Berbagai Sumber
Komentar