A—TIMES,MANADO— Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota se- Sulawesi Utara menyelenggarakan HLM Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (TP2ED), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD), dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS ) sebagai wujud sinergi menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. HLM dipimpin secara langsung oleh Gubernur Yulius Selvanus dan dihadiri Wakil Gubernur Victor Mailangkay, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sulawesi Utara Joko Supratikto, Kepala OJK SulutGo Robert H.P. Sianipar, Wakil Direktur Eksekutif KDEKS Dr. Hj. Radlyah Hasan Jan, perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Bupati/Walikota se-Sulawesi Utara, Sekretaris Daerah, Asisten Daerah, seluruh anggota TPID, TP2DD, TP2ED, TPAKD, KDEKS.
Joko Supratikto menyampaikan bahwa harga yang stabil, percepatan digitalisasi dan elektronifikasi transaksi daerah, perluasan akses keuangan serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah merupakan fondasi bersama dalam menjaga stabilitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara yang inklusif dan berkualitas. Untuk itu, diperlukan kolaborasi inovatif secara pentahelix yang melibatkan Akademisi, Bisnis, Pemerintah, Komunitas dan Media melalui sinergi lima tim: 1) TPID untuk menjaga stabilitas harga; 2) TP2ED untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi; 3) TP2DD untuk penguatan fiskal daerah; 4) TPAKD untuk meningkatkan akses pembiayaan produktif UMKM; serta 5) KDEKS untuk diversifikasi sumber pertumbuhan melalui pengembangan ekosistem industri halal, pariwisata ramah muslim dan wakaf produktif.
Sejalan dengan hal tersebut, Robert Sianipar menyampaikan bahwa pembangunan sektor keuangan merupakan elemen penting dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong percepatan pertumbuhan daerah melalui perluasan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan yang inklusif dan berkualitas. Dalam rangka memperkuat inklusi keuangan di Sulawesi Utara, diperlukan penguatan program secara lebih terstruktur dan terintegrasi, didukung oleh alokasi anggaran yang memadai, standardisasi kebijakan dan peningkatan kapasitas kelembagaan, serta penetapan Program Ekonomi Daerah (PED) sebagai prioritas utama dalam perencanaan dan implementasi pembangunan daerah.
Dr. Hj. Radlyah Hasan Jan menyampaikan tiga fokus transformasi ekonomi syariah di Provinsi Sulawesi Utara, yaitu produk halal, perbankan syariah, dan zakat nasional. Akselerasi strategis tahun 2026 mencakup sertifikasi produk halal UMKM dan penguatan ekosistem keuangan syariah serta menciptakan Lembaga Pengelolaan Dana Umat Daerah (LPDUD). Selain itu, tata kelola zakat dan wakaf akan diperkuat melalui digitalisasi untuk mempermudah pengelolaan dan distribusi dana umat.
Dari hasil pemaparan, perwakilan Bupati/Walikota dari tiap tim selanjutnya menyampaikan perkembangan capaian serta rencana kerja strategis yang akan ditempuh guna memperkuat pelaksanaan program dan mendorong kemajuan pembangunan serta pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.
Kegiatan HLM juga dirangkaikan dengan penandatanganan beberapa kesepakatan bersama yaitu penandatanganan perjanjian Kerja sama Antar Daerah (KAD) pengadaan pangan antara Bupati Minsel dan Bupati Bolmong, dilanjutkan dengan dengan penandatanganan kerja sama terkait komitmen dukungan KDEKS dalam rangka Sertifikasi Halal Rumah Potong Unggas (RPU) di Bolsel dan Zona Kuliner Halal, Aman dan Sehat (KHAS) di Kantin Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, dan diakhiri dengan penandatanganan perjanjian kerja sama optimalisasi penerimaan asli daerah antara Gubernur Sulut bersama 15 Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Sulut dan Direktur Utama BSG. Sementara Gubernur Prov. Sulawesi Utara menekankan kolaborasi antar sektor sebagai kunci utama dalam mencapai tujuan ekonomi yang berkelanjutan. Pengendalian inflasi dilaksanakan dengan penguatan ketahanan pangan melalui peningkatan produktivitas padi, stabilisasi harga, dan peran aktif BUMD pangan. Pertumbuhan ekonomi harus didorong melalui percepatan realisasi APBD, investasi, dan proyek infrastruktur, serta penguatan sektor unggulan dan industri manufaktur. Selain itu, digitalisasi pembayaran juga menjadi fondasi penting bagi pembangunan daerah diiringi oleh akses keuangan bagi petani, nelayan, UMKM, dan kelompok rentan. Fokus kedepan juga harus diarahkan pada penguatan industri halal, UMKM halal, dan ekspor halal, serta optimalisasi dana sosial syariah.(*)
Komentar