A–TIMES, MANADO– Meski ditengah kondisi ekonomi global yang serba ketidakpastian harga sejumlah bahan pangan di Sulut masih tetap stabil. Ini karena kolaborasi antara Pemda dan instansi terkait terus diperkuat. Data yang dirangkum dari Bank Indonesia Perwakilan Sulut, tahun 2025, Sulut mencatatkan tingkat inflasi terendah secara nasional sebesar 1,23% (yoy). Capaian inflasi yang rendah tersebut terutama dipenaruhi oleh panen raya dan pasokan yang melimpah dari daerah pemasok sepanjang tahun sehingga mampu menjaga stabilitas harga komoditas pangan utama. Hal ini dikatakan kepala Perwakilan BI Sulut Joko Supratikto pada Kamis (26/2/2026) di aula kantor bank Indonesia. Ia menegaskan hal ini karena terjaganya kenaikan harga pangan di Sulut Secara tahunan,emas perhiasan menjadi pendorong utama inflasi seiring kenaikan harga emas global karena pengaruh gejolak geopolitik. Di sisi lain, daging babi menahan inflasi seiring pemulihan stok pasca wabah African Swine Fever (ASF) yang sebelumnya menyebabkan kelangkaan pasokan.
Supratikto mengurai, Kenaikan inflasi tahunan (yoy) pada Januari 2026 terutama dipengaruhi oleh faktor administered prices, khususnya penyesuaian tarif listrik pada tahun sebelumnya, serta inflasi inti yang didorong oleh peningkatan harga emas perhiasan. Sementara itu, inflasi bulanan lebih didominasi oleh kelompok volatile food, terutama komoditas tomat dan perikanan tangkap, seiring tingginya curah hujan yang berdampak pada penurunan produksi pertanian dan terbatasnya aktivitas penangkapan ikan nelayan.” Tahun 2026, GNPIP bertransformasi menjadi GPIPS atau Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan dan gizi,” pungkasnya. Joko menambahkan Sebagai salah satu program prioritas nasional untuk mencapai swasembada pangan, telah disusun peta jalan hilirisasi pangan yang dituangkan dalam RPJMN melalui pengembangan dan optimalisasi lumbung pangan dan sentra produksi. Beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh, antara lain: penguatan kapasitas produksi, pemerataan distribusi pasokan antarwilayah, serta optimalisasi rantai pasok pangan.
Sejalan dengan arah strategis GPIPS 2026, untuk merespons faktor musiman seperti Ramadhan dan HBKN Idul Fitri 2025, KPw BI Sulut bersinergi dengan Pemda Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara dalam kerangka 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi dan Komunikasi Efektif. Untuk memastikan harga terjangkau, BI mendukung program Kios Pangan “TPID Maju dengan Pemprov Sulut yang berlokasi di Pasar Bersehati sebagai pasar utama untuk seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara, sehingga dapat berperan sebagai penentu harga acuan. Selain itu, BI juga mendukung kegiatan Gerakan Pangan Murah GPM di Provinsi dan seluruh Kabupaten/Kota se-Sulawesi Utara, serta pemberian fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) untuk mendukung biaya transportasi/logistik supaya harga akhir di konsumen tetap terjaga. Untuk mendukung Ketersediaan Pasokan, Bank Indonesia memiliki program PATUA atau petani Unggulan Sulawesi Utara dengan fokus untuk mendukung ketahanan pangan dan stabilitas harga komoditas utama. Pada 13 Februari 2026 lalu, telah dilakukan pembukaan program PATUA Angkatan ke-6. Hingga saat ini telah terdapat 84 Patua yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Utara.
Kepala BI menambahkan ,Kelancaran Distribusi, BI berpartisipasi dalam kegiatan sidak pasar yang dilakukan untuk memantau harga dalam periode Ramadhan dan menjelang HBKN Idul Fitri.” Untuk menunjang pemerataan distribusi, BI mendukung pelaksanaan Kerja sama Antar Daerah (KAD), baik antar Pemerintah (G2G) maupun antar Pelaku Usaha ,” pungkasnya lagi.(*)
Komentar