A-TIMES, MANADO–10 nama yang diumumkan
tim seleksi (TImsel) bakal calon KPU Sulut terus menuai sorotan. Kali ini dari Ketua PSI Jurany Rurubua menyampaikan kritiknya.
Sebagai Ketua Partai dan Anggota DPRD saya ingin mengomentari hasil seleksi calon Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara periode 2023-2028 yang menjadi pusat perhatian bahkan menjadi perbincangan seru di wilayah politik dan di rumah kopi.
“Dari informasi dan data yang saya dapatkan bahwa ada beberapa nama yang mempunyai nilai tertinggi CAT (tes tertulis) dan tes wawancara tidak di loloskan, sedangkan nama yang masuk 10 besar ini ada yang nilainya rendah, bahkan justru ada yg sementara disidang kode etik oleh DKPP (dewan kehormatan penyelenggara pemilu) yang dilaporkan oleh rekan penyelenggara dan jajarannya,” kata Rany sapaan akrabnya.
Ia juga mempertanyakan objektifitas penilaian Timsel. Kenapa tidak diumumkan nilai hasil CAT, hasil psikologi, dan wawancara. “Jika itu mekanisme, kenapa ini terus di rawat,” tandasnya Sabtu (25/3/2023).
Ia menegaskan jangan heran kalau kemudian menimbulkan banyak spekulasi dan tanggapan bahwa semua yang akan menjadi penyelenggara pemilu hanyalah titipan, padahal secara objektif bisa saja dia tidak memenuhi syarat.
Kita tidak sementara berada di zaman penjajahan (kolonial), era semakin maju seharusnya perubahan mengarah kepada yg lebih baik, menegakkan keadilan, supremasi hukum yang di tegakan, serta tidak mengkhianati amanat demokrasi, sehingga itu jika praktek-praktek korupsi, nepotisme masih berkeliaran, maka harus kita lawan.
Padahal kata Rani di saat seleksi penyelenggara pemilu setiap peserta harus menyiapkan diri, belajar agar mendapat nilai terbaik, menjaga kesehatan, menyiapkan berkas-berkas yang berbiaya, hingga memastikan fisik dan psikologi mereka dalam keadaan prima, dengan harapan bila semua ini mumpuni maka merekalah yang berkapasitas menduduki jabatan penyelenggara pemilu itu, apalagi jika mereka memiliki track record yang baik, namun jika ternyata semua hanya berdasarkan titipan, subjektifitas, like and dislike, untuk apa ada seleksi.
“Ingat loh, seleksi penyelenggara pemilu di Indonesia ini menelan biaya yang tidak murah, dan itu uang rakyat,” pungkas dia.
Dalam konteks seleksi KPU Sulut ini, bila ternyata orang-orang yang memiliki nilai-nilai terbaik dan berkompeten justru tidak diberikan ruang, bahkan di pangkas lebih awal maka siap-siap pemilu 2024 kehilangan kualitas, bisa juga malah kehilangan Marwah.
Bahkan masyarakat kita lebih peka, mengawasi, mengontrol proses seleksi dan juga kinerja dari seluruh penyelenggara pemilu. Jangan takut,
kita semua sudah trauma dengan lembaga penyelenggara negara yang dirusak oleh oknum-oknum pejabat yang korup, nepotisme, praktek hidup pejabat yang elitis, sementara masyarakat kita sementara berjuang untuk bayar pajak, lapangan pekerjaan yang sulit, harga beras naik, kebutuhan hidup yang semakin sulit.
Ingat, Jabatan hanya sementara,! (Lukas 12:48b)
Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, dari padanya akan banyak dituntut, dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, dari padanya akan lebih banyak lagi dituntut.” tutupnya.(*)
Komentar