BI Perwakilan Sulut Bersama TPID Gelar SENJA  Cari Solusi Tekan Inflasi 

SEPAKAT: BI Sulut dan TIPD  Bahas langka Nyata atasi inflasi  bersama media(*)

A–TIMES,MANADO–Inflasi Inflasi tidak hanya soal harga yang naik. Inflasi juga soal rasa takut, soal ekspektasi, dan soal kabar yang beredar di masyarakat. Karena itu, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Sulawesi Utara memilih cara yang agak berbeda: mengajak media duduk bersama, berbicara terbuka, dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.Kegiatan  tersebut adalah Bincang Media SENJA, singkatan dari Sinergi dan  Jalin Komunikasi Bersama Media digelar  di Manado, Kamis (12/11/2026), SENJA menjadi ruang komunikasi publik yang terarah dan terkoordinasi, untuk menjaga ekspektasi inflasi masyarakat tetap tenang.Hadir dalam kegiatan itu Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulut, Purwanto; Kepala Biro Perekonomian Prov. Sulut, Reza A. W. Dotulung; Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulut, Rahel Ruth Rotinsulu; Perwakilan Satgas Pangan Polda Sulut, Ipda Donny Samel; serta Staf Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulut, Angelique Tolu.Dalam paparannya, Purwanto menjelaskan, peningkatan tekanan inflasi pada September dan Oktober 2026 terutama dipengaruhi oleh komoditas pangan bergejolak atau  volatile food  khususnya cabai rawit.Cabai ini sangat sensitif terhadap pasokan dan cuaca. Ketika panen terganggu, harganya langsung melonjak. Dan karena cabai hampir selalu ada di dapur masyarakat Sulut, dampaknya terasa sangat cepat.Merespons hal itu, BI bersama TPID Sulut memperkuat pengendalian inflasi melalui strategi 4K, yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.Strategi itu diterjemahkan dalam berbagai langkah nyata: intensifikasi Gerakan Pangan Murah (GPM), peningkatan produktivitas pertanian melalui Program Petani Unggulan Sulawesi Utara (PATUA) dan dukungan sarana produksi, penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), penguatan neraca pangan, serta edukasi bijak belanja dan pengurangan pemborosan pangan.Kepala Biro Perekonomian Prov. Sulut, Reza A. W. Dotulung, memberikan penjelasan yang lebih dalam dari sisi ilmu ekonomi.Menurutnya, inflasi saat ini turut dipengaruhi oleh rendahnya basis inflasi pada tahun-tahun sebelumnya, yang dikenal sebagai  low base effect  Ditambah lagi dinamika harga energi dan kondisi iklim yang berdampak pada biaya produksi dan distribusi pangan.Dengan mempertimbangkan kondisi itu, Biro Perekonomian memproyeksikan inflasi Sulut pada 2026 berada pada kisaran 5-8 persen.Angka itu memang di atas sasaran. Tapi Reza menegaskan, pemerintah tidak sedang diam.Sebagai langkah antisipatif menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru, Pemprov Sulut mendorong gerakan menanam pangan di pekarangan, mengajak masyarakat mempersiapkan kebutuhan pangan sejak dini saat harga relatif terjangkau, serta menggalakkan Gerakan Stop Boros Pangan.Selain itu, Pemprov juga menyiapkan dukungan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pelaksanaan intervensi apabila diperlukan sesuai perkembangan kondisi di lapangan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Prov. Sulut, Rahel Ruth Rotinsulu, menegaskan GPM terus diperkuat untuk menjaga keterjangkauan harga pangan, khususnya bagi masyarakat yang rentan terhadap kenaikan harga.Menariknya, pelaksanaan GPM di Sulut kini diperluas dengan berbagai inovasi yang lebih membumi.Ada GPM Harmoni yang menyasar lingkungan rumah ibadah. Ada GPM Tematik yang disesuaikan dengan kebutuhan dan momentum tertentu. Ada GPM Bersubsidi. Ada GPM Basalur yang berbasis kebutuhan masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Serta rencana GPM Keliling untuk menjangkau wilayah dengan keterbatasan akses.Menjelang Nataru, kolaborasi lintas instansi akan terus diperkuat agar intervensi dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran, baik dari sisi wilayah, jenis komoditas, maupun kelompok masyarakat yang membutuhkan.Dari sisi produksi, perwakilan Dinas Pertanian dan Peternakan menyampaikan bahwa penguatan produksi pangan lokal telah dilakukan melalui bantuan pengembangan padi ladang seluas 462 hektare dan program padi sawah PM AAS seluas 7.351 hektare.Ke depan, penguatan produksi akan dilanjutkan melalui pengembangan kawasan dan mendorong penerapan pola tanam bergilir untuk menjaga kesinambungan pasokan.Sejalan dengan itu, perwakilan Satgas Pangan menekankan pentingnya mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah melalui penguatan produksi lokal, pemantauan harga pangan, serta pemanfaatan lahan pekarangan oleh masyarakat untuk mendukung ketahanan pangan rumah tangga.Melalui Bincang Media SENJA, TPID Sulut menegaskan komitmen untuk memperkuat pengendalian inflasi menjelang HBKN Natal dan Tahun Baru 2026/2027 melalui intensifikasi GPM, FDP, pemantauan harga, serta penguatan komunikasi publik.Dalam jangka panjang, upaya diarahkan pada peningkatan produktivitas pertanian, optimalisasi kalender tanam, pengembangan infrastruktur penyimpanan, dan penguatan kerja sama antardaerah.TPID Sulut juga mengajak masyarakat untuk berbelanja secara bijak, mengurangi pemborosan pangan, serta memanfaatkan pangan lokal guna mendukung stabilitas harga dan ketahanan pangan daerah secara berkelanjutan.Karena pada akhirnya, mengendalikan inflasi bukan hanya tugas pemerintah dan Bank Indonesia. Ia adalah kerja bersama: petani yang menanam, distributor yang menjaga pasokan, media yang menyampaikan kabar secara jernih, dan masyarakat yang berbelanja dengan bijak.(*)

Berita Terkait:  Aidil Adha: Seruti Instrumen Utama  Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Komentar