A—TIMES,MINUT— Bank Indonesia bersama pemerintah kabupaten Minahasa Utara Selasa(10/3/2026) menyelenggarakan High Level Meeting(HLM,) Tim Pengendalian Inflasi Daerah(TPID) ,Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah, (TP2DD) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPKAD sebagai wujud Sinergi menjaga stabilitas dan mendukung Pertumbuhan Ekonomi. Rapat dipimpin sekda Noldy G Wowiling dan dihadiri Bupati Gorontalo Sofian Puhi.. Deputi kepala perwakilan Bank Indoesia Sulut Renold Asri, kepala OJK Sulut dan Gorontalo Robert HP Sianipar serta anggota TPID,TP2DD dan TPKAD.
Novly Wowiling mengatakan pentingnya koordinasi dan komitmen bersama dalam mendorong pembangunan ekonomi Daerah. Dalam hal ini TPID berperan strategis untuk menjaga stabilitas harga melalui pemantauan perkembangan harga menjaga ketersediaan pasokan, memastikan kelancaran distribusi, serta memperkuat komunikasi yang efektif kepada masyarakat. Adapun peran TP2DD adalah mendorong percepatan digitalisasi pemerintah daerah dan masyarakat sehingga memperkuat transparasi dan tata kelola keuangan daerah serta mendukung pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan digital yang lebih inklusif. Lebih lanjut,struktur ekonomi lebih diperkuat melalui TPAKD dalam bentuk peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal termasuk pembiayaan bagi pelaku UMKM, sektor Pertanian, serta sektor ekonomi publik lainnya. Renold Asri menyampaikan pada 2026, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi pangan (GNPIP) bertransformasi menjadi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera( GPIPS) yang difokuskan pada gerakan penguatan ketahanan pangan dan sinegi antara pusat dan daerah yang lebih terintegrasi. Menindaklanjuti hal tersebut kabupaten Minut perlu meningkatkan produktifitas melalui penguatan kelembagaan petani serta penguatan peran BUMD dalam rantai pasokan pangan,salahsatunya melalui penguatan kerjasama dengan koperasi Wale Tani Mapalus dan petani unggulan lainnya guna memperkuat pasokan komoditas, strategis di Minut. Dari sisi digitaisasi, dalam rangka meningkatkan implementasi elektronifikasi, transaksi Pemerintah Daerah (ETPD),pemerintah daerah perlu membuka kanal pembayaran Non Tunai melalui uang elektronik Reader dengan bersinergi bersama bank RKUD maupun bank yang tergabung dalam himpunan Bank Milik Negara(Himbara) untuk pemungutan berbagai jenis retribusi daerah. Robert Sianipar memaparkan penyaluran kredit di Minut belum sepenuhnya mencerminkan struktur ekonomi setempat. Meskipun sektor Pertanian memberikan kontribusi terbesar terhadap PRDB. Pembiayaan masih banyak disalurkan ke sektor lain seperti Perdagangan dan sektor non produktif. Kondisi ini menunjukan adanya kesenjangan antara sektor ekonomi unggulan daerah dengan dukungan intermediasi keuangan yang tersedia. Selain itu preferensi penyaluran kredit IJK juga dipengaruhi oleh karakteristik resiko usaha,dimana sektor resiko dengan usaha lebih rendah dan arus kas lebih stabil cenderung lebih mudah memperoleh pembiayaan dibandingkan sektor Pertanian yang rentan terhadap faktor musim, ketidakpastian produksi dan fluktuasi harga komoditas. Oleh sebab itu dibutuhkan penguatan kapasitas, dan ekosistem usaha serta dibarengi peningkatan literasi keuangan agar menjadi lebih bankable dan menarik bagi lembaga pembiayaan. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama penanatangana perjanjian kerjasama antar daerah (KAD) komoditas beras antara pemerintah kabupaten Minut dan pemerintah kabupaten Gorontalo penyerahan simbolis kredit usaha rakyat (KUR) kepada pelaku UMKM,serta penyerahan simbolis program literasi keuangan dan simpanan Pelajar (SIMPEL). (*)
Komentar