Liando Warning Hak Politik Pemilih Jangan Terhambat Logistik

 

PAroaktif: Dr. Fery Daud Liando narasumber FGD yang digelar KPU di Four Point(*)

banner 728x90 banner 728x90

A–TIMES,MANADO–Kesiapan logistik   sangat menentukan suksesnya Pemilu. Komisi Pemilihan Umum(KPU) sebagai penyelenggara Pemilu harus proaktif terkait ini. Selasa(6/12/2023) KPU Sulut menggelar FGD Manajemen Distribusi Logistik Pemilu di hotel Four Point . MManajemen logistik pemilu tidak hanya berkaitan dengan urusan teknis, namun berdampak pada kedaulatan rakyat atau hak politik pemilih.  Karena jika pengelolaannya buruk pasti jdi pemicu  sebagian pemilih tidak akan sempat memilih karena kehabisan surat suara di tempat pemungutan suara (TPS).  Hal  ini dikatakan Dosen kepemiluan Fisip Unsrat Ferry Dr Daud Liando usai menjadi narasumber “Manajemen Risiko Distribusi Logistik Pemilu” pada kegiatan FGD uang digelar KPU Sulut. Liando mengungkapkan  jika   pemilih tidak dapat lagi memilih karena kehabisan surat suara, berarti penyelenggara telah menghilangkan hak-hak politik warga negara . Dan secara otomatis membatalkan kedaulatan warga negara dalam memilih. Padahal pemilu itu merupakan sarana kedaulatan rakyat. Lanjutnya ada kebijakan KPU jika dalam satu TPS kehabisan surat suara yakni bisa memilih di TPS lain. Tetapi kenyataannya kertas suara yang tersedia di TPS juga terbatas.Liando memenegaskan. Selain  menghilangkan hak politik warga negara, manajemen logistik yang buruk dapat menyebabkan pula munculnya kecurangan baik yang dilakukan oleh pemilih atau petugas di TPS. ” Parahnya lagi jika ada pemilih yang berpotensi mencoblos dua kali di dua TPS karena tinta penanda sudah mencoblos dapat dengan mudah terhapus sekejap karena kualitas tinta yang buruk,” tandasnya. Surat suara sisa yang tidak terpakai akibat jumlah yang terdistribusi di TPD tidak sesuai dengan jumlah pemilih berpotensi disalahgunakan oleh petugas TPS dengan cara di coblos sendiri.Liando memenambahkan manajemen logistik yang buruk juga berpotensi terjadi pemungutan suara ulang atau PSU. Jika logistik terlambat didistribusi ke TPS tidak sesuai dengan waktu yang dianjurkan maka Bawaslu dapat merekomendasikan untuk di lakukan PSU. Namun demikian partisipasi pemilih pada PSU sangat rendah. FGD tersebut di Buka ketua KPU Kenly Poluan. Hadir komisioner Awaludin Umbola dan sekretaris KPU Lucky Firnandi Majanto serta ketua dan sekretaris KPU Kabupaten/Kota se sulut dan pemeriksa Daerah TPD DKPP Sulut Dr Victory Rotty.(*)

Berita Terkait:  Gubernur OD Raih BI Award 2022

Komentar