(Membersihkan Seragam Cokelat Dari Warisan Politik Kekuasaan)
SahabAT, Sebenarnya saya dan mungkin para sahabat semua memiliki keyakinan dan harapan besar bahwa dibawah kepemimpinan Kapolri yang baru bapak Jendral Polisi Suyudi Ario Seto tingkat kepercayakan masyarakat terhadap istitusi kepolisian akan mengalami perubahan yang signifikan. Harus diakui ada banyak beban yang ditinggalkan oleh kepemimpinan sebelumnya dan menjadi beban yang tidak ringan bagi Kapolri yang baru. Selain isu paling anyar soal penyadapan presiden dan tokoh-tokoh penting di republik ini yang dilakukan oleh para petinggi institusi kepolisian bahkan salah satunya adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Selain itu beban berat lainnya adalah isu Parcok ( Partai Coklat) yang mencuat pada kontestasi Pilkada tahun 2024 lalu. SahabAT, Saya yakin istilah Parcok menjadi terminologi tudingan ketidak-netralan oknum polisi atau keterlibatan oknum aparat kepolisian dalam politik praktis serta dugaan keberpihakan kepada kandidat tertentu, dan tuduhan tersebut menjadi persoalan serius karena menyentuh langsung ke jantung demokrasi. Tapi sebelum lanjut – saya perlu menempatkan persoalan ini secara proporsional bahwa Parcok bukan nama partai politik yang terdaftar, melainkan istilah “kritik masyarakat” yang digunakan untuk menggambarkan dugaan keterlibatan oknum kepolisian dalam kepentingan politik elektoral. Dan bagi saya saat ini persoalannya bukan sekadar apakah istilah Parcok itu benar atau tidak. Persoalan sesungguhnya adalah apakah ada penyimpangan perilaku aparat yang membuat masyarakat sampai kehilangan kepercayaan terhadap netralitas institusi kepolisian?
NETRALITAS POLRI BUKAN PILIHAN, TETAPI KEWAJIBAN KONSTITUSIONAL
SahabAT, Sebagaimana kita pahami bahwa dalam negara demokrasi, kepolisian tidak boleh menjadi instrumen kekuasaan politik, apalagi menjadi bagian dari mesin pemenangan kontestasi elektoral. Mengutip pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri secara tegas menyatakan bahwa Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Hal diatas menegaskan bahwa netralitas bukan sekadar imbauan Kapolri kepada jajarannya. Ia merupakan kewajiban hukum yang melekat pada institusi dan setiap anggota kepolisian. Maka, ketika muncul tudingan bahwa aparat kepolisian terlibat dalam mobilisasi politik, maka persoalan tersebut tidak cukup dijawab dengan pernyataan bahwa Polri netral tapi institusi kepolisian harus membuktian melalui mekanisme pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan disiplin maupun hukum kepada oknum-oknum yang diduga terlibat melawan konstitusi. Dalam Pilkada 2024, isu ini bahkan menjadi perhatian publik secara luas, bahkan pada saat tuduhan ini mengarah ke institusi kepolisian Bawaslu sebagai badan pengawas pemilu mengakui adanya banyak laporan dugaan ketidaknetralan aparat yang sedang diproses. Sementara itu, Kapolri saat itu, Listyo Sigit Prabowo, dalam rapat bersama Komisi III DPR pada November 2024, menyampaikan bahwa empat anggota Polri telah ditindak terkait pelanggaran netralitas, masing-masing dua personel di Sulawesi Utara dan dua di Sulawesi Selatan (tumbal yang tak seimbang) Tapi, fakta ini setidaknya menunjukkan bahwa persoalan netralitas bukan sekadar perdebatan istilah atau rumor politik. Ada tindakan terhadap personel yang diakui oleh pimpinan Polri sendiri pada saat itu. Akan tetapi pertanyaan yang lebih besar tetap belum selesai diantaranya : Apakah persoalan itu hanya melibatkan empat oknum, atau ada persoalan pengawasan dan kultur kelembagaan yang lebih luas?
MUTASI PEJABAT BUKAN JAMINAN BERSIH-BERSIH INSTITUSI
SahabAT, Pergantian Kapolri tentu membuka ruang bagi pembaruan organisasi. Mutasi dan rotasi pejabat tinggi juga merupakan bagian dari mekanisme pembinaan karier dan kebutuhan organisasi namun, publik tentu tidak cukup hanya disuguhi daftar pejabat yang berganti posisi. Ada pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh kepemimpinan baru: apakah proses pembenahan itu telah mempertimbangkan rekam jejak, integritas, dan kemungkinan keterlibatan personel dalam praktik politik praktis pada masa lalu? Jangan sampai mutasi hanya memindahkan seseorang dari satu jabatan ke jabatan lain, sementara persoalan integritas dan pertanggungjawabannya tidak pernah diperiksa. Jangan pula bersih-bersih organisasi hanya berhenti pada perubahan struktur, tetapi membiarkan pola relasi kekuasaan yang diduga menjadi sumber persoalan tetap bertahan.Jika memang terdapat oknum yang terbukti menggunakan kewenangan, fasilitas, jaringan komando, atau pengaruh jabatan untuk kepentingan politik tertentu, maka penanganannya harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan bukti serta tidak boleh ada perlindungan karena kedekatan, senioritas, jabatan, maupun afiliasi dengan kekuasaan sebelumnya. Sebab, yang sedang dipertaruhkan bukan karier sejumlah perwira, melainkan kehormatan institusi kepolisian.
KAPOLRI BARU HARUS BERANI MEMERIKSA WARISAN KEPEMIMPINAN LAMA
SahabAT, Jenderal Suyudi Ario Seto kini memegang tanggung jawab besar untuk memastikan Polri kembali berdiri sebagai institusi negara, bukan sebagai instrumen kepentingan politik kelompok atau individu, hal ini penting karena tak lama lagi Indonesia akan menggelar hajatan demokrasinya (PEMILU). Tentu saja, kepemimpinan baru tidak boleh serta-merta mewarisi kesalahan orang-orang sebelumnya tetapi juga pada saat yang sama tidak boleh menjadikan pergantian kepemimpinan sebagai alasan untuk menutup buku terhadap persoalan masa lalu, dan disinilah pentingnya keberanian melakukan evaluasi institusional. SahabAT, Ada setidaknya tiga hal yang harus menjadi perhatian dalam soal ini ; Pertama, POLRI harus melakukan audit integritas terhadap personel yang pernah menduduki jabatan strategis selama tahapan Pemilu dan Pilkada 2024, khususnya mereka yang memiliki kewenangan operasional dan pengaruh komando. Kedua, Membuka kembali ruang pemeriksaan terhadap laporan dan dugaan pelanggaran netralitas yang belum memperoleh penyelesaian secara transparan. Bila ditemukan bukti, proses harus dilanjutkan melalui mekanisme hukum dan etik yang berlaku. Ketiga, Membangun mekanisme pengawasan independen yang melibatkan lembaga pengawas pemilu dan pengawas kepolisian, sehingga netralitas aparat tidak hanya bergantung pada perintah internal institusi. Reformasi kepolisian tidak cukup hanya dengan mengganti orang di puncak kekuasaan. Reformasi harus menyentuh sistem, kultur, pola komando, dan akuntabilitas.
BAGAIMANA NASIB POLRI DI HADAPAN KONSTITUSI DAN KRITIK RAKYAT?
SahabAT, Ini pertanyaan yang jauh lebih besar daripada persoalan Parcok itu sendiri karena Polri merupakan alat negara yang memiliki mandat konstitusional dan undang-undang untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Polri bukan milik Kapolri, bukan milik Presiden, dan bukan pula milik kelompok politik tertentu. Kekuasaan yang diberikan negara kepada kepolisian harus selalu berada dalam batas konstitusi dan hukum.Ketika kepercayaan publik terhadap netralitas aparat terganggu, maka yang terancam bukan hanya citra kepolisian, tetapi juga kualitas demokrasi dan legitimasi penyelenggaraan negara.Dan, dalam posisinya rakyat berhak mengkritik dan berhak mempertanyakan, bahkan publik berhak menuntut penjelasan atas dugaan penyimpangan yang menyangkut penggunaan kekuasaan negara. Sejatinya kritik semacam itu bukan ancaman bagi Polri, justru harus didudukk sebagai bagian dari mekanisme kontrol demokratis agar kepolisian tidak keluar dari mandatnya.Karena itu, Kapolri baru perlu juga memahami bahwa memulihkan kepercayaan publik tidak bisa dilakukan hanya dengan membangun komunikasi dan pencitraan kelembagaan seperti hari ini dari “Polisi Presisi” menjadi “Polisi Bersama Rakyat”.Kepercayaan harus dibangun melalui tindakan nyata, transparansi, dan keberanian menegakkan disiplin tanpa pandang bulu. JANGAN SAMPAI SERAGAM COKELAT MENJADI SIMBOL KEKUASAAN POLITIK. SahabAT, Pada akhirnya, persoalan Parcok harus menjadi pelajaran penting bagi perjalanan demokrasi Indonesia JJangan sampai seragam cokelat yang seharusnya menjadi simbol pengabdian kepada masyarakat justru dipersepsikan sebagai simbol kekuasaan politik. Jangan sampai kewenangan yang diberikan negara untuk menjaga keamanan dan menegakkan hukum berubah menjadi alat untuk mengatur arah kompetisi politik. Dan jangan sampai pergantian Kapolri hanya menjadi pergantian figur, sementara beban persoalan institusional tetap diwariskan dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan berikutnya. Pada konteks ini Kapolri baru bapak Jendral Suyuti Ario Seto memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa Polri mampu melakukan koreksi dari dalam, dan bukan dengan melindungi masa lalu, melainkan dengan berani mengungkap apa yang harus diperbaiki. Sebab, institusi yang besar bukanlah institusi yang tidak pernah melakukan kesalahan akan tetapi institusi yang besar adalah institusi yang berani mengakui, mengoreksi, dan mempertanggungjawabkan kesalahannya. Pada sisi lain, demokrasi tidak membutuhkan polisi yang berpihak kepada penguasa, tapi demokrasi membutuhkan polisi yang berpihak kepada konstitusi, hukum, dan keadilan.
SahabAT,Seragam boleh berganti pemakainya,
Kapolri boleh berganti orangnya, tetapi netralitas dan kehormatan institusi tidak boleh berganti arah. Pertanyaannya sekarang: Apakah Kapolri baru hanya akan membersihkan struktur organisasi melalui mutasi, atau berani membersihkan seluruh warisan praktik politik yang berpotensi merusak independensi dan kehormatan Polri?(Abid Takalamingan)
Wallahu’alam.
Abid Takalamingan.
Komentar