A-Times.id- Gubernur Sulut Yulius Selvanus Komaling (YSK) kembali membentuk tim khusus (timsus) yang diisi lima figur, termasuk koordinatornya, Susi Sigar, mantan calon bupati (2024-2029) Minahasa yang dikenal sebagai pengusaha.
Gubernur sepertinya belum merasa optimal dalam akselerasi percepatan pembangunan di Sulut, meski sudah dibantu kehadiran 36 orang staf khusus.
Kelima figur yang dipercayakan duduk dalam tim khusus, masing masing:
Susi Fian Sigar seorang pengusaha dan politisi. Namanya mulai berkibar saat ikut dalam kontestasi Pilkada Minahasa 2024 lalu. Ketika itu dirinya berpasangan dengan Perly Pandeirot yang diusung Partai Gerindra.
Ir James Tuuk, Politisi, Mantan Anggota DPRD Sulut. Ia cukup dikenal kritis dan vokal dalam memperjuangkan kepentingan rakyat.
Ivanry Matu STP, MM, CPM. Pengusaha, konsultan, Wakil Ketua Umum Bidang UMKM Kadin Sulut, politisi PSI. Ia memiliki latar belakang pendidikan magister manajemen dan sertifikasi pemasaran profesional. (Certified Profesional Marketer/ CPM. Asia).
Elisabeth Lihiang, Tokoh Nusa Utara, Mantan Anggota DPRD Sulut dari Partai Golkar.
Fanny Wulur M.Ars, profesional di bidang arsitektur dan konstruksi. Ia memiliki rekam jejak yang kuat di sektor swasta, dan duduk sebagai CEO PT Elsadai Servo Cons, perusahaan jasa konsultan kontruksi yang berkantor di Manado, saat ini aktif sebagai pengurus INKINDO pusat dengan jabatan Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Organisasi dan Keanggotaan.
Panca indera timsus ini akan dimanfaatkan untuk memberi masukan, saran dan pertimbangan pada pada gubernur terkait program dan kebijakan strategis. Disamping itu, bagaimana menjembatani pusat-daerah untuk mendapatkan “kue” pembangunan demi percepatan proses pembangunan di Sulawesi Utara.
sepertinya inilah subtansial
landasan ideal dibentuknya timsus. Semangat ini tentu patut diapresiasi.
Semangat itu terkandung keinginan dan kesungguhan kuat Gubernur YSK untuk membangun Sulut.
Ia benar benar ingin pulang kampung membangun daerah yang “lama” ditinggalkan sebagaimana salah satu alasan dirinya maju dalam pilkada gubernur.
Namun di sisi lain, setiap kebijakan yang diambil seorang pemimpin, tetap melahirkan beragam tanggapan dan pertanyaan.
Misalnya, apakah lima figur yang dipercayakan dalam timsus ini adalah orang-orang mumpuni dan memiliki akses dan jaringan baik di pusat? Apakah timsus dan stafsus tak akan bersinggungan kepentingan dalam menjalankan tugas tugasnya? Apakah tidak menimbulkan benturan psikologis dalam melaksanakan tugas tugas masing masing?
Apakah juga lahirnya timsus ini karena eksistensi stafsus tak optimal dan belum menampakkan kontribusi ril? Apakah tim ini dibentuk hanya sebagai sikap mengakomodir atas partisipasi mereka dalam “tim seperjuangan” dalam Pilkada lalu.
Tak berlebihan muncul sejumlah pertanyaan ini, mengingat masyarakat terkesan hanya “menerima”‘ apa yang sudah dibentuk dan ditunjuk tanpa melibatkan partisipasi publik.
Memang tak ada ketentuan yang melarang seorang gubernur mengangkat dan menunjuk figur figur yang akan dan bersedia membantunya.
Hanya saja, bila ada keterlibatan publik, dalam artian perekrutannya dilakukan secara terbuka dan teruji melalui tim seleksi, tentu derajat keseriusan dan niat gubernur untuk membangun daerah akan lebih “berasa” dan aspiratif.
Sama ketika pembentukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pasca reformasi. Pembentukan lembaga ini, semata mata untuk akselerasi percepatan pemberantasan korupsi yang selama ini belum dikerjakan secara optimal oleh lembaga lembaga semisal kepolisian dan kejaksaan.
Lahirnya KPK melalui seleksi yang ketat memberi nuansa baru, transparan dan terukur pada kerja kerja yang dijalankan.
Masyarakat Sulut tentu berharap tim yang mendampingi dan membantu tugas-tugas gubernur bisa ikut dirasakan masyarakat. Setidaknya, publik juga ingin tahu, apakah kehadiran tim tim ini benar-benar memberi manfaat bantuan tenaga dan pikiran untuk memudahkan gubernur dalam merealisasikan kebijakan pro rakyat. Atau sebaliknya, ikut menghambat karena ‘benturan psikologis” antara orang-orang gubernur yang masuk dalam tim dengan orang-orang gubernur dalam sistem (OPD).
Akselarasi percepatan hanya bisa berjalan optimal bila terbangun pola pikir yang sama dengan komunikasi yang komunikatif di antara mereka (Gubernur, OPD, timsus dan stafsus). Bukan mengedepankan ego hanya untuk mendapat pengakuan dari gubernur.
Masyarakat berharap keinginan gubernur untuk membangun Sulut lebih maju bisa dicapai dan melahirkan legacy kuat, sulit dilupakan sepanjang massa. Semoga. (Penulis: Wartawan Senior)
Komentar