Deprov Sebut Dinas PU Kurang Koordinasi

A-TIMES, MANADO – DPRD Sulut menyinggung Perangkat Daerah yang kurang berkoordinasi dengan mitra kerja. Hal tersebut disinggung legislator Amir Liputo dalam rapat paripurna, Kamis (4/11).

“Di Dinas PU tiba-tiba anggarannya tahun ini kalau tidak ada DAK, hampir tidak ada pekerjaan di sana. Setelah wagub jelaskan, karena dua tahun berturut-turut mendapat dana alokasi PEN, maka terbesar alokasinya ada di PU,” kata Amir.

Menurut Amir, sebenarnya itu tak masalah. Yang penting ada koordinasi antara dinas PU dan mitra kerja. “Agar pekerjaan-pekerjaan yang sudah dilakukan itu datanya kami punya. Misalnya dimana dia berada dan dapat mengakomodir aspirasi anggota dewan yang disampaikan warga.

Kalau itu terakomodir lewat penetapan alokasi di PU, saya kira tak masalah. Yang jadi masalah setelah kami minta, kalau kemudian aspirasi yang disampaikan lewat reses, pembahasan, justru dengan dana PEN yang terbesar tidak terakomodir,” terangnya.

Berita Terkait:  Piket Jaga (Perorang) Dewan Sulut Tidak Maksimal

Dia Salah mencontohkan yang mencolok di daerah Talaud ada jalan provinsi yang ditanami pohon pisang. Bertahun-tahun itu tak selesai. Sementara dana PEN cukup besar.

“Dari APBD tak dapat, di dana PEN juga kurang bahannya. Kami pahami regulasi bahwa dana PEN khusus. Tapi minimal kalau ada koordinasi, kami bisa berikan bahan bahwa tolong lewat dana PEN jalan di provinsi ditangani dan juga misalnya di perkebunan. Sehingga kalau sudah ditangani dana PEN, tak perlu lagi di alokasikan di APBD,” jelasnya.

Berita Terkait:  Komisi 1 DPRD Sulut Masuk Desa Awasi Dana Desa

Ini, kata dia, soal komunikasi saja. Jangan sampai begitu terus, dan akhirnya hingga timbul prasangka tak enak kenapa PU tiba-tiba anjlok. “Tapi setelah penjelasan wagub, kami pahami. Namun ke depan perlu adanya sinkronisasi, aspirasi yang ada dapat terakomodir,” harapnya.

Hal yang sama disinggung oleh Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen menyambung pernyataan Amir “Eksekutif untuk jajaran SKPD yang tidak berkoordinasi, memang karena yang bersangkutan masih Plt. Jadi perlu ada pertimbangan,” pungkas Silangen. (***)

Komentar