A—TIMES,MANADO–Bank Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026 secara hybrid pada Kamis (12/2). Kegiatan ini dihadiri secara luring oleh TP2DD se-Kalimantan di Balikpapan, serta secara daring oleh TP2DD se-Sulawesi, Maluku, Papua, Bali dan Nusa Tenggara.
Rakorwil dibuka oleh Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Ir. H. Seno Aji, M.Si., dan turut dihadiri oleh Asisten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Kepala Tim Sekretariat Satgas P2DD, Puji Gunawan, Direktur Eksekutif Departemen Regional Bank Indonesia, M. Firdauz Muttaqin, serta sejumlah Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi, Sekretaris Daerah, Kepala Bapenda, dan perwakilan instansi anggota TP2DD lainnya.
Dalam paparannya mengenai Evaluasi Kinerja TP2DD (Championships) Tahun 2026, Puji Gunawan menegaskan kembali arahan Presiden Republik Indonesia pada Rakornas P2DD 2025. “Penyusunan kebijakan perlu berfokus pada pelayanan yang cepat dan memberikan dampak langsung kepada masyarakat, serta mendorong kemandirian dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan adil.” Ucap Puji. Selain itu, Puji menyampaikan kembali arahan Menko Perekonomian dalam Rakornas 2025 yang menekankan pentingnya penyediaan dan perluasan kanal digital termasuk QRIS dan Kartu Kredit Indonesia (KKI), perluasan layanan sinyal terutama di wilayah 3T Penguatan layanan digital BPD dan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah, perluasan insentif untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat, kolaborasi dengan berbagai platform digital serta penguatan koordinasi basis data pajak pusat dan daerah.
Program Kerja TP2DD 2026: Digitalisasi yang Berdampak Nyata Program Kerja Satgas P2DD Tahun 2026 difokuskan pada empat pilar utama:
Kolaborasi dan Sinergi Mendorong Kemandirian Daerah, melalui penguatan local tax ratio, penyusunan dan implementasi Peta Jalan ETPD, serta peningkatan kualitas rencana aksi berbasis diagnostic tools.
Penyediaan Layanan Publik yang Lebih Cepat dan Berdampak, melalui perluasan QRIS-Tap pada sektor transportasi, implementasi fitur online payment KKI pada belanja daerah, serta percepatan realisasi APBD.
Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih dan Adil, termasuk penguatan peran BPD sebagai agregator transaksi pemerintah daerah serta integrasi sistem informasi keuangan daerah.
Peningkatan Efektivitas dan Monitoring, melalui penguatan kriteria evaluasi tahunan TP2DD dan implementasi Program Katalis P2DD.
Dalam Championships 2026, struktur penilaian terdiri atas Aspek Proses (20%), Aspek Output (50%), dan Aspek Outcome (30%), dengan penguatan pada inovasi layanan digital, implementasi KKI/QRIS-Tap, kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), percepatan realisasi APBD, serta perluasan transaksi non-tunai pada PAD. Penguatan ini diarahkan agar digitalisasi memberikan dampak langsung terhadap peningkatan penerimaan daerah dan kualitas pelayanan publik. Sementara itu Rakorwil juga menjadi apresiasi atas capaian Championships TP2DD 2025. Provinsi Sulawesi Utara meraih peringkat 3 kategori Provinsi di wilayah Sulawesi. Pada kategori Kota, Kota Tomohon dan Kota Manado masing-masing menempati peringkat 2 dan 3 se-Sulawesi, sementara pada kategori Kabupaten, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara meraih peringkat 3 se-Sulawesi. Capaian tersebut mencerminkan konsistensi penguatan kelembagaan TP2DD dan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Sulawesi Utara.
Selain itu, dalam pengumuman hasil Indeks ETPD Semester II-2025, seluruh pemerintah daerah di Sulawesi Utara berhasil meraih predikat tertinggi yaitu “Digital”. Secara rata-rata, Indeks ETPD Sulawesi Utara meningkat dari 92,8% pada Semester I-2025 menjadi 94,3% pada Semester II-2025. Kenaikan paling signifikan dicatatkan oleh Kabupaten Kepulauan Talaud, yang meningkat dari 90,2% menjadi 98,0%, sehingga peringkatnya meningkat dari posisi 51 menjadi peringkat 5 kategori Kabupaten se-Sulawesi.
QRIS Sulawesi Utara Tumbuh Eksponensial
Akselerasi digitalisasi daerah juga tercermin dari perkembangan QRIS di Sulawesi Utara. Posisi Desember 2025 tercatat: 529.688 pengguna QRIS dan 367.648 merchant QRIS. Selain itu sepanjang tahun 2025, tercatat lebih dari 57 juta transaksi QRIS, tumbuh 186,1% (yoy), dengan nilai transaksi mencapai Rp6,40 triliun, tumbuh 143,2% (yoy). Jumlah tersebut diproyeksikan terus meningkat seiring dengan perluasan ekosistem digital pada sektor UMKM, transportasi, dan layanan publik.
Dengan seluruh pemerintah daerah telah berpredikat “Digital” dan pertumbuhan transaksi non-tunai yang tinggi, Sulawesi Utara memiliki momentum strategis untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam mendorong kemandirian fiskal serta peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digital pada tahun 2026.(*)
Komentar