A–TIMES,BITUNG– Pernyataan anggota DPRD Bitung Rafika Papente soal Perumda Pasar berbuntut panjang. Aliansi Torang Pedagang Kota Bitung terang-terangan keberatan dan minta wakil rakyat lebih peka ke kondisi di lapangan.
“Pernyataan ibu Rafika itu memicu konflik dikalangan pedagang . Kami pedagang kecil, jangan seenaknya. Sesekali turun lihat kami pedagang di pasar biar tahu susahnya,” tegas perwakilan aliansi, Wahyudin Hunta, disambut yel yel ratusan pedagang lainnya Rabu (15/7/2026) saat audiensi di DPRD. Hunta menambahkan, jika Perumda Pasar mau dievaluasi, selesaikan dulu dugaan penyalahgunaan anggaran Rp1,2 miliar era pemerintahan lalu. “Berkasnya sudah di kejaksaan,” katanya.Rafika Papente dari Fraksi PDI Perjuangan sudah meluruskan. “Saya tidak minta dibubarkan. Maksud saya dievaluasi. Kalau rugi terus, ya dievaluasi,” ujarnya saat ditemui usai rapat. Dalam audiensi itu, pedagang sampaikan lima poin ke DPRD. Pertama, mereka menolak desakan agar Perumda buru-buru setor dividen ke Pemkot. Alasannya, pasar masih sepi dan harga pokok tinggi. “Takutnya biaya ke pedagang malah naik,” kata Hunta. Kedua, minta DPRD dukung tarif sewa kios Rp50 ribu dan lapak Rp25 ribu per bulan sesuai kebijakan Wali Kota Bitung. Tarif itu disebut sangat bantu pemulihan. Ketiga, dorong penertiban Pasar Girian. Pedagang pasar basah yang masih jualan di badan jalan diminta masuk ke dalam pasar agar tak rugikan pedagang berkios. Keempat, minta kepastian zonasi PKL sesuai Perda RTRW dan penuntasan relokasi pedagang di kawasan Kanopi Pusat Kota pascakebakaran.Kelima, DPRD diminta tidak menampung aspirasi kelompok tertentu jika tak mewakili mayoritas dan berpotensi picu konflik di pasar.“Kalau aspirasi ini tidak ditindaklanjuti, kami akan datang lagi dengan massa lebih besar,” pungkas Hunta. Audiensi berlangsung dalam pengawalan aparat kepolisian Polres Bitung dibawah komando Kabagops AKP Novri Sandiah SH dan ditutup dengan penyerahan dokumen tuntutan ke pimpinan DPRD.(*)
Komentar