Oleh: Abid Takalamingan, Pengamat Politik dan Hukum
SahabAT,
Dalam beberapa hari belakangan dimotori Mahasiswa diberbagai kota mereka kembali turun kejalan melakukan demonstrasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Dari pusat kota dan Jakarta kemudian Surabaya, Bandung, Jogyakarta, Makasar, Solo, Mataram, Malang, Jayapura , Palangka raya, Mataram sampai di Kota Ternate dan kota lainnya Mahasiswa turun melakukan aksi demonstrasi menyampaikan aspirasi, tuntutan serta kritik.
SahabAT,
Dari liputan media sosial (media mainstream lagi pulas) saya melihat ada kesan kuat bahwa pengamanan pemerintah begitu over protektif dan berlebihan. Pengerahan aparat keamanan begitu besar dan luar biasa. Bukan hanya polisi tapi sejumlah korps TNI juga dikerahkan untuk menghadapi adik-adik Mahasiswa dilapangan bahkan terdapat beberapa kendaraan yang menurut hemat saya lebih pas digunakan dalam perang menghadapi musuh negara. Pertanyaannya apakah memang adik-adik mahasiswa benar telah dilihat sebagai musuh negara oleh pemerintah? Pertanyaan ini tentu tak perlu dijawab karena memang tak’kan bisa dijawab sebab jelas posisi masing-masing baik Mahasiswa, Polisi maupun Tentara dalam konstitusi kehidupan berbegara kita. Karena itu melihat liputan yang beredar diberbagai laman media soaial tersebut, ada yang terasa janggal menurut saya ketika demonstrasi mahasiswa disambut dengan persiapan pengamanan yang menyerupai persiapan menghadapi perang. Aparat disiagakan, perlengkapan pengendalian massa dipersiapkan, dan suasana seolah-olah negara sedang menghadapi ancaman besar.Untuk hal itu ada pertanyaan sederhana namun mendasar menurut saya yang perlu diajukan publik terhadap kondisi ini bahwa apakah negara ini sedang melindungi rakyat dari kekacauan, atau justru sedang melindungi kekuasaan dari kritik rakyat?
SahabAT,
Pertanyaan ini penting diajukan karena sebagaimana yang kita pahami bahwa demonstrasi bukanlah sesuatu yang asing dalam kehidupan demokrasi. Demonstrasi merupakan salah satu saluran konstitusional bagi warga negara untuk menyampaikan aspirasi, mengoreksi kebijakan, dan mengingatkan pemerintah ketika kekuasaan mulai menjauh dari kepentingan publik. Mahasiswa, dalam tradisi politik Indonesia, bahkan memiliki posisi historis yang istimewa. Mereka bukan sekadar kelompok yang turun ke jalan tapi mereka adalah suara moral ketika institusi politik formal kehilangan keberanian untuk berbicara dihadapan penguasa. Salah satu yang terdekat adalah.Reformasi 1998. Gerakan Reformasi ’98 adalah salah satu pengingat bahwa gerakan mahasiswa dapat menjadi kekuatan koreksi ketika kekuasaan terlalu lama merasa nyaman dengan dirinya sendiri. Memang, negara berkewajiban menjaga keamanan. Sepakat bahwa pemerintah dan kepolisian tidak boleh membiarkan demonstrasi berubah menjadi kekerasan, perusakan, atau tindakan yang membahayakan keselamatan masyarakat. Akan tetapi, ada perbedaan mendasar antara mempersiapkan pengamanan dan membangun suasana permusuhan. Pengamanan yang baik bertujuan memastikan demonstrasi berlangsung tertib, melindungi peserta aksi, menjaga masyarakat umum, dan mencegah terjadinya bentrokan. Sebaliknya, pendekatan yang terlalu represif berisiko menempatkan demonstran seolah-olah mereka adalah musuh negara, dan pada titik inilah persoalan demokrasi diuji. Negara yang percaya diri akan menghadapi kritik semestinya tidak perlu merasa terancam oleh suara mahasiswa. Negara yang kuat justru mampu membedakan antara kritik terhadap pemerintah dan ancaman terhadap negara. Perlu diingat bahwa pemerintah bukanlah negara itu sendiri, dan presiden sebagai representasi dari pemerintah bukanlah pemilik dari keseluruhan republik. Karena itu, kritik kepada pemerintah tidak otomatis dapat ditafsirkan sebagai tindakan melawan negara. Ketika kedua hal tersebut dicampuradukkan, kritik politik berpotensi diperlakukan sebagai gangguan keamanan, sementara aspirasi warga kehilangan ruang yang semestinya dijamin dalam demokrasi.
SahabAT,
Demokrasi perwujudannya tidak cukup hanya dengan pemilu, dan ini adalah salah satu kekeliruan dalam memahami demokrasi serta menganggap bahwa pemilihan umum telah menyelesaikan seluruh persoalan legitimasi kekuasaan. Pemilu memang memberikan mandat kepada pemimpin, akan tetapi, mandat tersebut bukanlah cek kosong untuk memerintah tanpa koreksi. Demokrasi juga membutuhkan kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, pers yang merdeka, lembaga pengawas yang berfungsi, serta kesediaan penguasa mendengar suara yang tidak menyenangkan sekalipun (bukan hanya puji-pujian). Justru kwalitas pemerintah yang demokratik terlihat ketika pemerintah sedang menghadapi kritik, bukan ketika dia dipuja-puji saat melakukan hal baik bagi negara karena itu adalah kewajiban bukan prestasi. Karena itu beberapa pertanyaan kritis perlu kita ajukan melihat sikap yang over protektif negara menghadapi demonstasi Mahasiswa ssbagaimana yang kita saksikan. Apakah kritik, koreksi oleh Mahasiwa yang melakukan demostrasi dijawab dengan penjelasan dan perbaikan kebijakan oleh pemerintah?, Apakah aspirasi mahasiswa didengar melalui dialog? Ataukah energi negara lebih banyak dihabiskan untuk mengantisipasi massa dari pada memahami alasan mereka turun ke jalan?Pertanyaan-pertanyaan tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi setiap pemerintahan yang mengaku berdiri di atas prinsip demokrasi, sebab, demokrasi yang hanya ramah terhadap pujian, tetapi gelisah menghadapi kritik, pada akhirnya akan kehilangan substansinya.
LOGIKA KEAMANAN VERSUS LOGIKA DEMOKRASI.
SahabAT,
Dalam pendekatan keamanan secara teori yang saya pahami bahwa massa yang berkumpul sering dipandang melalui kemungkinan risiko yang terinci dalam ; berapa banyak peserta, bagaimana potensi gangguan, dan bagaimana mencegah eskalasi. Pendekatan ini diperlukan, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya cara negara memandang demonstrasi. Ada dimensi politik dan sosial yang jauh lebih penting yakni ; mengapa mahasiswa turun ke jalan, kebijakan apa yang mereka persoalkan, dan ketidakpuasan apa yang sedang mereka ungkapkan?Karena, jika negara hanya sibuk mengelola kerumunan tanpa berusaha memahami penyebabnya, pemerintah mungkin berhasil membubarkan aksi, tetapi gagal menyelesaikan masalah.Bahkan, pendekatan yang berlebihan dapat menciptakan lingkaran ketidak percayaan yang akan semakin membersar dan ketika demonstran merasa tidak didengar dan sikap aparat menghadapi massa dengan over protektif maka pemerintah tingkat kesulitan komunikasi pemerintah dengan rakyat akan semakin sulit bahkan bisa berkembang menjadi konflik vertikal antara pemerintah dengan rakyatnya sendiri.jika itu terus berlangsung dan terakumulasi kemarahan akan menjadi jalan keluar dan apa yang terjadi di berbagai negara hari ini berupa kekacauan, bahkan kerusuhan masal bukan tidak mungkin akan terjadi di negara kita.Karena itu, menurut hemat saya sebenarnya ukuran keberhasilan pengamanan demonstrasi oleh pemerintah melalui aparatnya tidak semestinya hanya dihitung dari seberapa cepat massa dibubarkan atau seberapa banyak aparat yang dikerahkan.Ukuran yang lebih penting ialah apakah hak warga terlindungi, kekerasan dapat dicegah, dan aspirasi memperoleh tindak lanjut yang jelas.
NEGARA KUAT TIDAK TAKUT PADA SUARA MAHASISWA
SahabAT,
Sebenarnya Aparat dan Masiswa bukanlah jenis yang harus diposisikan berhadap-hadapan. Tegas bahwa ; aparat keamanan bukanlah musuh mahasiswa, dan mahasiswa bukanlah musuh aparat karena keduanya adalah elemen penting dari sebuah negara hanya masing-masing memiliki tanggung jawab berbeda dalam kehidupan bernegara.Aparat bertugas menjaga keamanan serta melindungi hak warga, sedangkan mahasiswa memiliki hak untuk mengawasi kekuasaan dan menyampaikan kritik secara damai.Yang terjadi hari-hari ini adalah seperti menempatkan mereka dalam hubungan yang saling berhadap-hadapanan, seolah-olah “demonstrasi” itu merupakan perang antara negara dan rakyatnya sendiri.
SahabAT,
Sekali lagi saya tegaskan bahwa negara yang kuat tidak diukur dari banyaknya kendaraan taktis, barikade, atau personel yang disiapkan untuk menghadapi demonstran. Negara yang kuat justru tercermin dari kemampuannya mengendalikan diri, menegakkan hukum secara adil, dan menerima kritik tanpa kehilangan wibawa. Pada konteks ini pemerintah juga perlu memahami bahwa ketenangan di jalan tidak selalu berarti kepuasan masyarakat. Tidak adanya demonstrasi bukan jaminan bahwa tidak ada persoalan. Sebaliknya, demonstrasi yang berlangsung damai dapat menjadi mekanisme penting untuk mencegah ketidakpuasan berkembang menjadi krisis kepercayaan yang lebih besar.Disnilah pemerintah perlu kita ingatkan kembali bahwa pendekatan keamanan itu bukan hanya mengantisipasi konflik tapi harus berorientasi pada penyelesaian masalah.
BEBERAPA MASUKAN UNTUK PEMERINTAH SahabAT,
Menurut saya, ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menghadapi demonstrasi Mahasiswa atau masyarakat sipil lainnya Pertama ; Mengedepankan dialog sebelum dan selama demonstrasi. Karena komunikasi terbuka dengan perwakilan mahasiswa dapat membantu mencegah kesalah pahaman sekaligus memberikan ruang bagi penyampaian tuntutan secara bermakna. Kedua ; Pemerintah harus memastikan bahwa pengamanan dilakukan secara proporsional. Dimana setiap tindakan aparat harus berlandaskan hukum, diperlukan untuk tujuan yang sah, dan tidak berlebihan. Karena hak menyampaikan pendapat di muka umum harus dihormati karena itu dijamin dan dilindungi oleh konstitusi serta peraturan perundang-undangan. Ketiga ; Menjawab substansi kritik, bukan sekadar mengendalikan dampaknya. Jika demonstrasi dipicu oleh kebijakan yang dianggap tidak adil, tidak transparan, atau merugikan masyarakat, pemerintah harus memberikan penjelasan yang dapat diuji serta membuka kemungkinan perbaikan. Keempat ; Membangun mekanisme evaluasi yang transparan. Apabila terjadi kekerasan atau dugaan pelanggaran hak selama demonstrasi, peristiwa tersebut harus diperiksa secara objektif dan dipertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku. Jangan bersembunyi dibalik seragam institusi.
SahabAT,
Sekali lagi, langkah-langkah tersebut bukan bentuk kelemahan negara. Justru itulah tanda bahwa kekuasaan dijalankan dengan kedewasaan politik dan penghormatan terhadap warga negaranya kalau pemerintah mau peduli.
SIAPA SEBENARNYA YANG DITAKUTI?
Melihat persiapan dan pengerahan pengamanan oleh aparat yang kelihatan sangat berlebihan membawa pikiran kita kepada pertanyaan sangat mendasar ada apa dipikiran pemerintah dalam memandang Mahasiswa dan rakyatnya sendiri ; Bagaimana pemerintah memandang rakyat yang dipimpinnya?, Apakah rakyat dipandang sebagai pemilik kedaulatan yang berhak mengawasi kekuasaan, atau sebagai kerumunan yang harus dikendalikan setiap kali menyampaikan ketidakpuasan? Tentu saja itu pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab oleh pemerintah karena saya dan kita semua juga tidak boleh terburu-buru menyimpulkan bahwa setiap persiapan pengamanan merupakan bukti ketakutan pemerintah pada Mahasiswa yang notabene adalah bagian dari rakyatnya sendiri dan tak membawa apa-apa selain jaket almamater, gagasan dikepala dan suara yang lantang tentang keadilan. Namun, pemerintah juga tidak boleh mengabaikan pesan politik yang muncul ketika demonstrasi lebih banyak direspons dengan bahasa keamanan daripada kesediaan pemerintah untuk mendengar dan merenung. Sebab, persoalan terbesar sebuah pemerintahan bukanlah ketika mahasiswa turun ke jalan, melainkan ketika pemerintah kehilangan kemampuan untuk mendengar alasan mereka turun ke jalan. Karena demokrasi hanya dapat tumbuh ketika keduanya memiliki ruang untuk menguji pendapat, menyampaikan keberatan, dan mencari penyelesaian tanpa saling meniadakan. Kita sepakat bahwa tidak semua tuntutan demonstrasi harus disetujui namun negara wajib melindungi hak mereka untuk menyampaikan tuntutan secara damai tanpa harus diintimidasi dan ditakut-takuti. Sebab, dalam demokrasi, kekuasaan yang kuat tidak dibangun dengan membungkam suara kritis, melainkan dengan membuktikan bahwa kritik tidak perlu ditakuti tapi didengar dan ditanggapi dengan baik karena itulah tugas negara yang dimandatkan oleh rakyatnya.Akhirnya, negara boleh bersiaga menghadapi ancaman, tetapi negara jangan salah mengenali siapa musuhnya karena Mahasiswa adalah benteng moral dari bangsa ini dan merekalah pemimoin masa depan. Merdeka.(*)
Komentar