Sek PKK Bolsel Rosdiana Hamid Bawa Oleh oleh Rakornas Posyandu ke PKK Desa

A-TIMES,BOLSEL- Rapat koordinasi nasional (rakornas) Posyandu se Indonesia 2025 banyak bermanfaat untuk posyandu daerah.

Manfaat rakornas itu ikut dibawa  Sekretaris TP-PKK Bolsel Ny.Rosdiana Abdul Hamid Lapatola ke Posyandu se Bolsel.

Istri Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid mewakili TP Posyandu Bolmong Selatan bersama para pengurus PKK Kabupaten Bolsel menghadiri Rakornas Posyandu 2025 di Jakarta, Senin (22/9/2025).

Forum ini diikuti Ketua TP Posyandu provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. Di arena Rosdiana bertemu Ketua PKK Provinsi Sulut Ny Aniek Selvanus .

“Rakornas ini bertujuan memperkuat kelembagaan Posyandu sebagai wadah pelayanan dasar masyarakat di tingkat desa dan kelurahan,”kata Rosdiana.

Rakornas diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dengan mengusung tema “Penguatan Transformasi Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat”. Acara dibuka langsung Ketua Tim Pembina Posyandu Pusat, Tri Suswati Karnavian.

Melalui kesempatan itu, Ibu Wabup dan Juga SekretarisTP-PKK Bolsel Rosdiana Lapatola menegemukakan rakornas Posyandu 2025 menjadi pijakan penting dalam memperkuat peran posyandu di daerah, termasuk di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

“Rakornas ini memberikan banyak masukan tentang bagaimana posyandu bisa lebih adaptif dengan kebutuhan masyarakat saat ini, baik dari sisi pelayanan kesehatan, pendidikan keluarga, hingga pemberdayaan masyarakat,” ujarnya,

Menurut Rosdiana, persoalan stunting masih menjadi salah satu tantangan utama di Bolaang Mongondow Selatan yang harus diselesaikan secara kolaboratif. Posyandu, kata dia, memiliki peran vital dalam deteksi dini, pendampingan gizi, serta edukasi kepada orang tua.

“Di Daera Bolsel, kami terus mendorong agar posyandu tidak hanya menjadi tempat pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga pusat edukasi keluarga. Misalnya, orang tua bisa mendapatkan informasi seputar pola asuh, gizi seimbang, hingga stimulasi tumbuh kembang anak,” jelasnya.

Disisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian selaku Penasehat TP Posyandu Pusat menyampaikan arah kebijakan Kemendagri dalam implementasi penyelenggaraan Posyandu terhadap enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna mendukung program prioritas Presiden.

Enam SPM tersebut mencakup bidang kesehatan, pendidikan, sosial, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, permukiman, serta ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

“Saat ini cakupan Posyandu tidak hanya menitikberatkan pada aspek kesehatan dasar, tapi meluas pada enam SPM ini. Hal ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari urusan wajib pemerintah,” ungkap Tito.

Sementara itu, Ketua TP Posyandu Pusat, Tri Suswati Karnavian, menekankan pentingnya sinergi antara TP Posyandu di daerah dengan dinas pengampu SPM  seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perkim, Dinas PUPR, Satpol PP, dan lainnya.(Hen).