PWI Sulut Sosialisasi Surat Edaran Pusat  Tahun 2026, Marwah Harus dijaga 

PROAKTIF: Ketua PWI dan jajaran Kesbang Pol saat sosialisasi SE PWI Pusat(*)

A–TIMES,MANADO–Kamos(19/11/2026) sekitar  100 pengurus PWI dari provinsi hingga kabupaten/kota, insan pers, dan jajaran Kesbangpol Sulut berkumpul dalam Sosialisasi Surat Edaran PWI Pusat Tahun 2026. Bukan sekadar mendengarkan aturan baru, tapi membedah ulang fondasi organisasi. Surat Edaran Nomor 972 Tahun 2026 itu, secara substansi, berbicara tentang satu hal yang mendasar: tertib administrasi adalah tertib marwah. Jika data anggota tidak sinkron, jika KTA yang sudah kedaluwarsa dibiarkan menggantung, jika konferensi berjalan tanpa merujuk pada peraturan organisasi, dan jika jabatan pengurus dibiarkan tanpa batas, maka yang terkikis bukan hanya administrasi. Tapi kepercayaan publik terhadap pers itu sendiri. Karena itu, PWI Sulut membedah empat pilar penertiban tersebut secara ilmiah dan terbuka:Pertama  penertiban dan sinkronisasi data keanggotaan. Satu anggota, satu data, satu status yang sah dan bisa diverifikasi. Kedua,pelaksanaan peraturan organisasi, khususnya mekanisme Konferensi PWI provinsi dan kabupaten/kota yang harus berjalan konstitusional, bukan berdasarkan kebiasaan. Ketiga  penegasan masa berlaku KTA. Kartu anggota bukan sekadar identitas, tapi bukti bahwa seseorang masih berada dalam koridor profesi dan kode etik, Keempat,  penegasan pembatasan masa jabatan pengurus. Organisasi yang sehat adalah organisasi yang memberi ruang regenerasi, bukan yang mengunci kekuasaan.Materi disampaikan Ketua PWI Sulut Sintia Boyoh, Sekretaris Artha Kalumata, dan Wakil Ketua Fanny Loupatty “Maemosa”, bersama narasumber dari Kodam XIII/Merdeka, Kolonel Johnly Kaligis. Gubernur Sulut yang diwakili Kepala Kesbangpol, Johnny A. Suak, melihat penertiban ini dari perspektif yang lebih luas: demokrasi. Menurutnya, pers adalah pilar demokrasi yang tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga menjalankan fungsi kontrol sosial dan pendidikan politik. “Pemerintah dan pers bukan dua pihak yang harus berhadapan. Kita berada dalam ekosistem yang sama, dengan tanggung jawab berbeda, tetapi tujuan yang sama untuk masyarakat,” ujarnya.Ia menegaskan  Jangan sampai wartawan yang bekerja independen dan jujur, dilukai oleh mereka yang tidak memiliki administrasi keanggotaan yang sah. Dalam ilmu komunikasi, ini yang disebut sebagai krisis legitimasi. Ketika publik tidak lagi bisa membedakan mana wartawan profesional dan mana yang hanya mengaku-aku, maka yang rusak adalah seluruh ekosistem informasi. Karena itu, penertiban ini bukan untuk mempersulit. Justru untuk melindungi. Diskusi di sesi kedua pun membuktikan antusiasme itu. Pertanyaan demi pertanyaan muncul. Soal KTA, soal konferensi, soal masa depan organisasi. Tidak ada yang merasa digurui. Semua merasa dilibatkan. PWI Sulut sadar, sosialisasi ini baru langkah pertama. Ujian sesungguhnya adalah setelah ruangan ini sepi: apakah aturan ini akan benar-benar dijalankan di seluruh daerah? Kegiatan ditutup dengan penyerahan Sertifikat Orientasi OKK PWI Sulut Tahun 2026, sebagai simbol bahwa regenerasi wartawan Sulut terus berjalan, dengan standar yang lebih tertib dan lebih terhormat.(*)

Berita Terkait:  Pemkot Manado Raih Tiga Penghargaan Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan 

Komentar