Rakor TKPKD 2025 dipimpin Wakil Gubernur Sulut Dr J Victor Mailangkay MH. Kata Wagub rakor bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Sulut untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di daerah.
Peserta rakor dihadiri Pj Sekprov Tahlis Gallang, S.I.P., M.M, para pejabat eselon dua terkait serta para bupati dan wali kota dan wakil wali kota dan wakil wali kota se-Sulawesi Utara, pejabat BPS Sulut, dan jajaran Bappeda.
Wakil Bupati Deddy Abdul Hamid memaparkan capaian penanggulangan kemiskinan di daerahnya.
Dalam laporan kegiatan, Sekretaris Bappeda Sulut menyampaikan bahwa pelaksanaan rakor ini berlandaskan berbagai regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Tujuan utama rakor adalah mengevaluasi capaian kinerja program penanggulangan kemiskinan, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta menyelaraskan program antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Menurut Wabup, berbagai program pengentasan kemiskinan di Bolsel dijalankan melalui alokasi APBDes, program BLT, ketahanan pangan, serta penurunan stunting.
Selain itu, Bolsel juga menerima DAK Fisik Tematik untuk penataan kawasan kumuh terpadu yang meliputi penyediaan air minum, sanitasi, dan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Namun, ia juga menyoroti tantangan efisiensi anggaran tahun 2026 yang dapat memperlambat pelaksanaan program.
“Kami berharap Pemprov Sulut dan Bappeda dapat memperhatikan kondisi ini agar program penanggulangan kemiskinan tidak terhenti di tahun 2026,” ujarnya.
Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan berhasil meraih Terbaik 1, disusul Kabupaten Kepulauan Sitaro (Terbaik 2) dan Kota Tomohon (Terbaik 3).
Dalam sambutannya, Wagub Victor Mailangkay menegaskan bahwa kemiskinan ekstrem masih menjadi tantangan besar yang membutuhkan perhatian serius semua pihak.
“Kemiskinan bukan hanya keterbatasan ekonomi, tetapi juga keterbatasan akses terhadap pendidikan bermutu, layanan kesehatan yang memadai, dan kesempatan kerja yang berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama dalam visi Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan yang diterjemahkan ke dalam delapan misi dan 17 program unggulan daerah.
Berdasarkan data BPS Sulut, tingkat kemiskinan per Maret 2025 tercatat sebesar 6,71 persen, mengalami sedikit kenaikan 0,01 persen, namun masih lebih baik dari rata-rata nasional di angka 8,47 persen. Kabupaten Kepulauan Sangihe tercatat memiliki angka kemiskinan tertinggi (10,91%), sedangkan Kota Tomohon menjadi yang terendah (4,86%)
Komentar