PROAKTIF: Kunjungan DPD RI bahas Soal KEK Minut-Bitung dikantor pemprov Sulut(*)
A–TIMES,MANADO–Pemprov Sulut terus menggenjot pembangunan diberbagai sektor di Sulut guna kemajuan perekonomian daerah dan masyarakat. Ini terus jadi komitmen gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur Steven Kandouw. Kepala Bappeda Provinsi Sulut, Elvira M. Katuuk dalam sambutan kunjungan kerja rombongan Komite II DPD RI yang berlangsung di Ruang CJ Rantung Lantor Gubernur di Manado, Senin (6/11/2023), mengungkapkan terima kasih atas kunjungan kerja dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Provinsi Sulut sebagaimana eksitensi Sulut sebagai pintu gerbang pasifik.Ketua Komite II DPD RI, Yoris Raweyai mengungkapkan terima kasih kepada Pemprov Sulut yang telah memfasilitasi kegiatan penting ini. Sebagaimana tugas dari tim DPD RI melakukan advokasi, meninjau langsung serta dialog terkait KEK. ” Sesuai aturan undang-undang melakukan pengawasan terhadap KEK, sudah sejauh mana fungsi dari KEK serta dampak KEK bagi perekonomian daerah,” terangnya. Menurutnya dari 20 KEK yang di Indonesia itu statusnya ada yang telah beroperasi optimal, belum optimal serta sudah ada yang dicabut. ” Apakah KEK Bitung itu masuk dalam kategori yang mana? Inilah yang akan dilihat tim nanti. Dimana kami dalam melaksanakan tugas pengawasan ini menadapat tanggungjawab mengunjungi 3 KEK dua di Sulut dan 1 di Jawa Barat,” ungkapnya dengan menambahkan bahwa KEK Likupang Kabupaten Minahasa Utara (Minut) termasuk super prioritas karena di dunia memiliki endemik.Hasil dari pengawasan ini akan dicatat menjadi laporan dan akan disampaikan kepada DPR untuk selanjutnya diatur dalam aturan perundang-undangan. Kegiatan ini sebagai bentuk DPD RI hadir dalam menjembatani kepentingan daerah, pemerintah pusat dan DPR. Kami berprinsip membangun daerah dengan langkah-langkah pengawasan untuk kepentingan daerah,” tandas Raweyai yang juga didampingi anggota DPD RI Stefanus BAN Liow. Intinya bersama stekholder termasuk pemkot Bitung dan Kementrian terkait serius menindaklanjutinya untuk kepentingan pembangunan didaerah termasuk soal KEK.(*)
Komentar